HarianUpdate.com | Meranti – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kembali menegaskan keseriusannya dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan melalui penguatan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan silaturahmi dan tasyakuran Sumber Daya Manusia (SDM) PKH wilayah tugas Kepulauan Meranti yang berlangsung di Aula Kantor Bupati, Jumat (13/2/2026).
Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah, menyampaikan bahwa PKH merupakan program strategis pemerintah yang tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan sosial, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin secara berkelanjutan. Melalui PKH, keluarga penerima manfaat didorong agar mampu memenuhi aspek dasar pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
Ia menjelaskan, anak-anak dari keluarga prasejahtera harus tetap memperoleh akses pendidikan, sementara ibu hamil dan balita dipastikan mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Selain itu, keluarga penerima manfaat juga didampingi agar memiliki kemampuan menuju kemandirian ekonomi.
Sudandri menekankan bahwa validitas data penerima menjadi faktor penentu keberhasilan program. Karena itu, pembaruan dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) harus dilakukan secara berkala agar bantuan benar-benar tepat sasaran serta menghindari potensi kesalahan distribusi.
“Akurasi data adalah kunci agar intervensi pemerintah tidak meleset dan dapat dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, ia juga memberikan apresiasi kepada para pendamping PKH yang kini telah berstatus Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) di bawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Menurutnya, status tersebut diharapkan semakin memperkuat profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab para pendamping dalam menjalankan tugas.
Ia mengakui, karakteristik geografis Kepulauan Meranti yang terdiri dari wilayah kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program sosial. Namun, dengan kolaborasi lintas sektor, pemerintah daerah optimistis seluruh kendala dapat diatasi.
Sementara itu, Ketua PKH Kepulauan Meranti, Ardalina, mengungkapkan saat ini terdapat 62 pendamping PKH yang bertugas bersama Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di seluruh wilayah kabupaten.
Ia menambahkan, seluruh pendamping tersebut telah dilantik oleh Menteri Sosial pada 22 Oktober 2025 dan mengikuti asesmen kepemimpinan tim tingkat kabupaten di Jakarta pada 22 Desember 2025. Dalam asesmen tersebut, pemerintah pusat menekankan tiga fokus utama, yakni pemutakhiran DTKS, pengembangan program Sekolah Rakyat, serta penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.
“Hasil pembaruan data menunjukkan adanya perubahan status penerima. Ada keluarga yang tetap menerima bantuan penuh, ada yang berkurang, dan ada pula yang tidak lagi terdaftar setelah proses verifikasi terbaru,” jelasnya.
Sebagai upaya memperluas akses pendidikan, Pemkab Kepulauan Meranti juga mengusulkan delapan anak putus sekolah untuk mengikuti program Sekolah Rakyat. Usulan tersebut diprioritaskan bagi anak-anak dari wilayah pesisir dan kelompok masyarakat rentan.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial Kepulauan Meranti, Rokhaizal, menyampaikan bahwa pihaknya masih menerima sejumlah laporan masyarakat, mulai dari kepesertaan BPJS yang tidak aktif, bantuan PKH yang belum diterima, hingga perbedaan data penerima.
Menurutnya, koordinasi yang intens antara Dinas Sosial dan jajaran PKH sangat diperlukan agar setiap persoalan di lapangan dapat segera ditangani dan tidak berkembang menjadi polemik.
Kegiatan silaturahmi dan tasyakuran ini dihadiri oleh perwakilan Dinas Sosial, koordinator PKH, para pendamping, serta TKSK se-Kepulauan Meranti. Momentum tersebut dimanfaatkan sebagai ajang konsolidasi untuk memastikan seluruh program sosial berjalan secara akuntabel, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (SR)
