HarianUpdate.com | Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Riau menggelar kegiatan refleksi akhir tahun 2025 sebagai ajang penyampaian capaian kinerja, evaluasi tantangan fiskal, serta pemaparan strategi menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Agenda tersebut dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, di Ruang Melati, Kantor Gubernur Riau, Rabu (31/12/2025).
SF Hariyanto menyampaikan bahwa refleksi akhir tahun dilakukan sebagai bentuk keterbukaan pemerintah daerah kepada masyarakat. Ia memaparkan kondisi keuangan daerah tahun 2025 yang diproyeksikan mencapai realisasi pendapatan sebesar 86,77 persen atau senilai Rp8,21 triliun dari total pagu Anggaran Perubahan APBD sebesar Rp9,47 triliun.
Secara rinci, proyeksi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar Rp4,19 triliun atau setara 80,59 persen. Sementara itu, pendapatan transfer diperkirakan terealisasi sebesar Rp4,02 triliun atau 94,36 persen, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai Rp6,22 miliar atau 67,26 persen. Adapun realisasi belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp7,92 triliun atau 83,70 persen.
“Pengelolaan keuangan daerah tetap diarahkan untuk memenuhi belanja wajib dan belanja prioritas yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujar SF Hariyanto.
Di tengah keterbatasan fiskal, Pemprov Riau mengambil sejumlah langkah pengendalian anggaran. Salah satunya melalui kebijakan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara sebesar 30 persen pada periode Oktober hingga Desember 2025.
Selain pengendalian belanja, pemerintah daerah juga berupaya menggali sumber pendapatan alternatif guna menjaga kesinambungan pembiayaan pembangunan. Upaya tersebut antara lain melalui rencana pembangunan Hotel Riau di Jakarta serta optimalisasi pengelolaan Hotel Aryaduta Pekanbaru.
Pada sektor kesehatan, Pemprov Riau menegaskan komitmennya dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Hingga akhir 2025, cakupan kepesertaan Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi Riau telah mencapai 99,68 persen atau setara 7.145.705 jiwa dari total penduduk.
Selain perluasan kepesertaan, pemerintah daerah juga terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan pemenuhan sarana dan prasarana di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan rujukan agar layanan kesehatan dapat diakses secara merata.
Di bidang pendidikan, capaian satuan pendidikan yang memenuhi standar kompetensi minimum pada asesmen nasional tercatat sebesar 36,91 persen. Sementara tingkat literasi membaca berada di angka 44,83 persen, yang masih menjadi fokus peningkatan ke depan.
Untuk mendukung akses pendidikan, Pemprov Riau mengalokasikan anggaran pendidikan gratis melalui program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Anggaran tersebut terdiri dari Rp358,59 miliar untuk sekolah negeri dan Rp24,56 miliar untuk sekolah swasta, dengan total mencapai Rp383,24 miliar. Selain itu, berbagai program beasiswa juga disalurkan, baik untuk mahasiswa kurang mampu maupun berprestasi.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov Riau memprioritaskan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan serta jembatan. Sepanjang 2025, rehabilitasi jalan dilakukan sepanjang 30,639 kilometer, pemeliharaan jalan mencapai 278,318 kilometer, rehabilitasi lima unit jembatan, serta pemeliharaan 22 unit jembatan.
Sementara itu, untuk menekan angka pengangguran, pemerintah daerah melaksanakan berbagai program peningkatan kompetensi tenaga kerja, seperti pelatihan, sertifikasi, dan penempatan magang. Upaya tersebut juga didukung dengan penyelenggaraan bursa kerja, penguatan Bursa Kerja Khusus (BKK) bagi SMK, serta penempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
Pemprov Riau juga menyalurkan berbagai bantuan sosial di bidang pendidikan, termasuk Bosda Afirmasi, Bantuan Siswa Miskin (BSM), serta bantuan bagi komunitas adat terpencil.
Menutup refleksi akhir tahun, SF Hariyanto menegaskan bahwa Pemprov Riau tetap berkomitmen memperkuat perlindungan sosial dan meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.
“Seluruh kebijakan ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat serta memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan,” pungkasnya.
