HarianUpdate.com | Pekanbaru – Pelaksana Tugas Gubernur SF Hariyanto menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Riau memprioritaskan keberlangsungan pelayanan dasar kepada masyarakat sepanjang tahun 2026. Langkah tersebut dilakukan di tengah kondisi fiskal daerah yang menuntut pemerintah untuk lebih cermat dalam mengatur keuangan.
Hal itu disampaikannya saat memberikan keterangan di Gedung Pauh Janggi, Pekanbaru, Jumat (20/2/2026).
“Kami menempatkan pelayanan dasar sebagai fokus utama pada tahun ini. Di saat yang sama, pemerintah daerah juga harus menjaga stabilitas serta menyelesaikan kewajiban yang masih tertunda,” ujarnya.
Menurutnya, kewajiban yang dimaksud antara lain pembayaran kepada pihak ketiga serta penyaluran anggaran yang sebelumnya belum tersampaikan kepada pemerintah kabupaten dan kota.
Ia menjelaskan, penyelesaian kewajiban tersebut menjadi langkah penting agar aktivitas pembangunan di daerah tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Kami berkomitmen menuntaskan kewajiban tersebut secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Mudah-mudahan pada tahun ini semuanya bisa diselesaikan,” jelasnya.
Hariyanto juga mengakui bahwa selama setahun terakhir masih terdapat sejumlah program yang belum berjalan maksimal. Ia pun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kondisi tersebut.
“Kami memohon maaf kepada masyarakat Riau apabila masih ada hal-hal yang belum optimal. Namun pemerintah terus melakukan pembenahan, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Ia menambahkan, sejak dipercaya menjabat sebagai pelaksana tugas gubernur, salah satu fokus utama yang dikerjakan adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah provinsi membentuk tim khusus optimalisasi PAD yang melibatkan berbagai instansi terkait. Tim ini juga bekerja bersama DPRD serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah agar langkah yang diambil lebih terarah.
Selain itu, pemerintah daerah juga memperkuat sistem digitalisasi dalam pengelolaan pendapatan. Upaya ini dilakukan agar proses pemungutan pajak dan retribusi menjadi lebih transparan serta meminimalkan potensi kebocoran.
Pemprov Riau juga mendorong agar investasi yang masuk ke daerah menggunakan layanan perbankan daerah, yakni Bank Riau Kepri Syariah.
“Dengan begitu, keuntungan yang diperoleh dapat kembali menjadi manfaat bagi masyarakat Riau,” terangnya.
Ia menargetkan optimalisasi PAD dapat meningkatkan pendapatan daerah hingga beberapa triliun rupiah, terutama dari sektor pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, serta pemanfaatan air permukaan.
Menurutnya, peningkatan pendapatan daerah menjadi kunci untuk memperkuat kemandirian fiskal tanpa terlalu bergantung pada transfer anggaran dari pemerintah pusat.
“Kalau kemandirian fiskal kita semakin kuat, pembangunan infrastruktur dan pemerataan pembangunan akan lebih cepat terwujud,” pungkasnya. (RB)
