HarianUpdate.com | Kampar – Pemerintah Provinsi Riau tengah mempersiapkan pemanfaatan aset daerah untuk mendukung operasional program Koperasi Merah Putih yang berlokasi di SMA Negeri 2 Koto Tibun, Kabupaten Kampar.
Program tersebut dirancang tidak hanya sebagai koperasi sekolah, tetapi juga sebagai pusat layanan ekonomi masyarakat berbasis komunitas.
Beberapa skema yang sedang disiapkan antara lain penyediaan sembako dengan harga terjangkau, layanan klinik dan apotek desa, fasilitas penyimpanan hasil produksi berupa cold storage, hingga dukungan distribusi logistik untuk produk lokal desa.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, menegaskan bahwa aset milik pemerintah harus dimanfaatkan secara produktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita ingin aset pemerintah ini benar-benar produktif dan memberi dampak langsung bagi masyarakat. Jangan sampai hanya menjadi bangunan tanpa fungsi yang jelas,” ujar Erisman saat dikonfirmasi Harianupdate.com, Selasa (24/2/2026).
Ia menambahkan bahwa Koperasi Merah Putih diharapkan dapat menjadi salah satu pusat penggerak ekonomi masyarakat di sekitar wilayah tersebut.
Menurutnya, keberadaan koperasi di lingkungan sekolah juga memiliki nilai strategis karena dapat menumbuhkan semangat kewirausahaan bagi para pelajar sejak dini. Namun demikian, fokus utama program ini tetap pada penguatan ekonomi masyarakat.
Erisman menjelaskan bahwa rencana pembangunan fasilitas cold storage menjadi bagian penting dari program tersebut. Selama ini, kata dia, banyak petani dan nelayan mengalami kerugian karena keterbatasan sarana penyimpanan hasil produksi.
“Dengan adanya cold storage, hasil pertanian dan perikanan bisa disimpan lebih lama sehingga kualitas tetap terjaga dan harga jualnya lebih stabil,” jelasnya.
Selain itu, koperasi juga diharapkan mampu membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, terutama saat terjadi kenaikan harga di pasaran.
“Koperasi harus hadir sebagai solusi nyata bagi masyarakat, bukan sekadar simbol program,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa seluruh proses pemanfaatan aset daerah harus mengikuti aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Semua harus sesuai regulasi. Aspek legal, administrasi, dan pengawasan harus berjalan baik supaya program ini bisa berkelanjutan,” kata Erisman.
Ke depan, Dinas Pendidikan Riau akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk DPRD dan perangkat daerah terkait, agar program tersebut dapat segera direalisasikan.
Pemerintah daerah berharap Koperasi Merah Putih dapat menjadi contoh pengembangan ekonomi lokal yang terintegrasi antara sektor pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. (RB)
