HarianUpdate.com | Pekanbaru – Dinamika hubungan legislatif dan eksekutif di Provinsi Riau kembali menghangat. Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau, Edi Basri, secara terbuka melontarkan kritik terhadap kapasitas kepemimpinan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Riau.
Dalam pernyataannya, Edi menilai persoalan mendasar yang menghambat laju pembangunan daerah bukan semata keterbatasan fiskal, melainkan lemahnya daya dorong birokrasi sebagai mesin pemerintahan. Ia menyebut, rendahnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator belum solidnya manajemen dan kepemimpinan di tingkat OPD.
“Kalau leadership tidak kuat, sulit mengharapkan birokrasi bekerja efektif. PAD kita belum tergarap maksimal, padahal potensi Riau besar,” ujar Basri saat di wawancarai Harianupdate.com, Jumat (20/2/2026).
Politisi Partai Gerindra dari daerah pemilihan Kampar itu menegaskan, kepemimpinan birokrasi harus mampu menjadi penggerak visi pembangunan, bukan sekadar pelaksana administratif. Ia mengingatkan bahwa dokumen perencanaan seperti RPJMD akan kehilangan makna politik dan strategis jika tidak dikawal oleh manajemen yang tegas dan terukur.
Menurut Edi, lemahnya koordinasi antar-OPD juga menjadi sorotan serius DPRD. Ia mencontohkan polemik kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) yang hingga kini dinilai belum memiliki kejelasan penanggung jawab.
Komisi III, kata dia, telah memanggil sejumlah instansi terkait, mulai dari Dinas Perhubungan, Dinas PUPR hingga pihak kepolisian. Namun, rapat-rapat tersebut belum menghasilkan komitmen konkret.
“Setiap instansi punya kewenangan, tapi tidak ada yang mau mengambil tanggung jawab penuh. Ini soal keberanian kepemimpinan,” tegasnya.
Edi juga menyinggung defisit anggaran yang sempat menyentuh angka Rp2,2 triliun sebagai refleksi lemahnya tata kelola fiskal dan perencanaan. Ia menilai, persoalan itu harus menjadi pelajaran politik bagi eksekutif untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur dan performa OPD.
“Kalau pola manajemen dan leadership tidak dibenahi, pembangunan akan terus bocor di sana-sini,” katanya.
Secara politik, pernyataan Edi menjadi sinyal kuat bahwa DPRD akan memperketat fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah daerah. Ia menegaskan, legislatif tidak ingin perencanaan pembangunan hanya menjadi retorika tanpa capaian nyata bagi masyarakat. (IR)
