HarianUpdate.com | Rohul — Sejumlah warga Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, mendatangi Kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Kamis, 26 Juni 2025. Mereka mempertanyakan keberadaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) desa selama tiga tahun berturut-turut, termasuk tahun berjalan 2025 yang belum berakhir namun telah mencatat SILPA.
Pantauan HarianUpdate.com di lapangan menunjukkan suasana Kantor BPD cukup ramai oleh warga dari berbagai dusun yang merasa tidak puas dengan pengelolaan anggaran desa. Warga mempertanyakan transparansi penggunaan Dana Desa serta munculnya SILPA dalam jumlah yang dinilai fantastis setiap tahunnya.
SILPA sendiri merupakan sisa anggaran yang tidak terpakai dan dikembalikan pada akhir tahun anggaran. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, mengapa dana bantuan dari pusat tidak terserap secara maksimal oleh Pemerintah Desa Muara Jaya.
Dalam pertemuan tersebut, warga menyayangkan ketidakhadiran Ketua BPD. Rapat hanya dihadiri oleh Wakil Ketua BPD Abdul Manan serta tiga anggota lainnya, yakni Herman, Ariandi, dan Iwan. Dari tujuh anggota BPD, hanya empat yang hadir. Beberapa tokoh masyarakat dan Ketua RW setempat juga terlihat turut hadir dalam diskusi tersebut.
Masyarakat berharap pihak desa, termasuk Kepala Desa Setyono, dapat memberikan klarifikasi langsung. Namun ketika awak media mencoba mengonfirmasi, Kepala Desa tidak berada di kantornya yang bersebelahan dengan kantor BPD. Padahal, pada waktu bersamaan, seorang anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu dijadwalkan melakukan reses di lokasi tersebut.
Merasa belum mendapatkan jawaban yang memuaskan, masyarakat bersama BPD sepakat untuk melanjutkan pertemuan pada Senin, 30 Juni 2025, pukul 08.00 WIB. Pada pertemuan lanjutan tersebut, Kepala Desa, Ketua BPD, dan seluruh unsur masyarakat diharapkan hadir untuk membahas secara terbuka mengenai SILPA dan penggunaan Dana Desa.
Salah seorang warga lanjut usia yang hadir dalam aksi tersebut mengungkapkan harapannya agar Pemerintah Desa dan BPD lebih transparan dalam menyampaikan informasi anggaran kepada masyarakat.
“Saya sangat mencintai Desa Muara Jaya. Kami hanya ingin agar anggaran dari pemerintah pusat disampaikan dan digunakan secara terbuka, demi kemajuan desa kita,” pungkasnya.
