HarianUpdate.com | Jakarta – Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo meminta seluruh partai politik untuk memprioritaskan solidaritas kemanusiaan dengan membantu masyarakat terdampak banjir dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, serta Aceh. Menurut Ganjar, agenda penanganan bencana jauh lebih mendesak dibandingkan perdebatan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah.
“Dalam kondisi seperti ini, sebaiknya semua partai fokus membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah. Itu lebih penting daripada memperdebatkan pilkada dipilih oleh siapa,” kata Ganjar saat dimintai keterangan, Senin (29/12/2025).
Ia menilai, diskursus mengenai perubahan sistem pilkada dapat dibahas kembali pada waktu yang lebih tepat. Ganjar mengingatkan bahwa sejarah pemilihan kepala daerah di Indonesia telah melalui berbagai fase, termasuk pemilihan oleh DPRD sebelum diberlakukannya pemilihan langsung oleh rakyat.
“Risalah pembahasan undang-undang soal pilkada bisa dipelajari kembali. Kita pernah punya pengalaman memilih kepala daerah melalui DPRD, sebelum akhirnya dipilih langsung oleh rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menegaskan sikap partainya yang menolak pengurangan hak politik rakyat. Ia menilai, hak memilih secara langsung yang telah diberikan kepada masyarakat tidak seharusnya dicabut kembali.
Andreas meyakini, wacana pengembalian pilkada melalui DPRD berpotensi menimbulkan penolakan publik. Menurutnya, perubahan sistem demokrasi di Indonesia selama ini justru bergerak ke arah pelibatan langsung rakyat, baik dalam pemilihan kepala daerah maupun presiden.
“Perubahan sistem memang terjadi cukup cepat, dari pemilihan tidak langsung menjadi langsung oleh rakyat. Tapi pertanyaannya, apakah hak demokrasi yang sudah diberikan itu sekarang mau ditarik kembali?” kata Andreas.
Ia menilai, langkah tersebut berisiko memicu kemarahan publik karena dianggap hanya menguntungkan elite politik tertentu. “Rakyat bisa marah jika hak yang sudah mereka miliki diambil kembali oleh elite yang ingin mempertahankan kekuasaan,” tegasnya.
Alih-alih mengubah mekanisme pemilihan, Andreas mendorong pemerintah dan DPR untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan pilkada langsung agar lebih demokratis dan berintegritas.
“Yang perlu dibenahi adalah sistemnya, supaya pilkada langsung semakin berkualitas, bukan malah merebut kembali hak politik rakyat,” ujarnya.
Sebelumnya, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali mencuat setelah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia secara terbuka mengusulkan agar pilkada ke depan cukup dilakukan melalui DPRD.
Usulan tersebut disampaikan Bahlil di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Menurut Bahlil, kajian terkait perubahan mekanisme pilkada perlu dilakukan secara menyeluruh. Ia menyebut pembahasan rancangan undang-undang di bidang politik bisa mulai digulirkan pada tahun depan.
“Khusus pilkada, kami pernah mengusulkan agar dipilih lewat DPRD. Setelah melalui kajian, opsi ini dinilai perlu dipertimbangkan secara serius, tentu dengan pembahasan yang komprehensif,” ujar Bahlil.
Meski demikian, Bahlil mengingatkan adanya potensi uji materi di Mahkamah Konstitusi. Ia khawatir regulasi yang telah disahkan melalui kajian panjang justru dapat dibatalkan atau diubah oleh putusan MK. **
