HarianUpdate.com | Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Riau mengambil langkah cepat menanggapi keluhan masyarakat mengenai kerusakan di sejumlah ruas jalan berstatus provinsi di Kota Pekanbaru. Perbaikan infrastruktur jalan dinyatakan menjadi prioritas guna menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau, Thomas Larfo Dimiera, melalui Kepala Bidang Bina Marga, Zulfahmi, menyampaikan bahwa Plt Gubernur Riau SF Hariyanto telah menginstruksikan optimalisasi peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) di setiap wilayah untuk melakukan penanganan awal.
“Fokus utama saat ini adalah menutup lubang jalan yang dinilai berbahaya. Seluruh UPT sudah digerakkan agar melakukan tindakan cepat di lapangan,” ujar Zulfahmi, Sabtu (17/1/2026).
Sebagai tindak lanjut, UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I telah merampungkan pemeliharaan rutin di Jalan Hangtuah, Pekanbaru. Petugas melakukan metode patching atau penambalan pada titik-titik yang mengalami kerusakan untuk memastikan kelancaran lalu lintas.
Menurut Zulfahmi, penanganan serupa juga akan dilakukan secara bertahap pada ruas jalan provinsi lainnya. Namun ia mengakui adanya tantangan berupa keterbatasan anggaran yang harus dibagi untuk kebutuhan 12 kabupaten/kota se-Riau.
“Biaya perbaikan jalan provinsi relatif besar karena spesifikasi material lebih tinggi. Karena itu penanganan dilakukan berdasarkan skala prioritas,” jelasnya.
Ia menambahkan, pada 2024 Pemprov Riau telah mengambil alih perbaikan 16 ruas jalan di Pekanbaru yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah kota. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mempercepat pemulihan kondisi jalan yang sempat mengalami kerusakan cukup berat.
Adapun ruas yang telah ditangani antara lain Jalan Datuk Setia Maharaja, Pesantren, Sisingamangaraja, Sultan Syarif Kasim, Ahmad Dahlan, Diponegoro, Patimura, Cut Nyak Dien, Ahmad Yani, M. Yamin, Juanda, Adi Sucipto, Kartama, Teropong, Cipta Karya, dan Imam Bonjol.
Selain itu, program bertajuk gesajalan yang digagas Plt Gubernur juga menyentuh delapan ruas tambahan di Pekanbaru tanpa mengubah status kewenangannya.
Pemprov Riau menegaskan akan terus mengupayakan perbaikan infrastruktur secara berkelanjutan melalui sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, meskipun dihadapkan pada keterbatasan fiskal. (RB)
