HarianUpdate.com | Meranti — Rencana penyesuaian tarif tiket penyeberangan di Pelabuhan Tanjung Harapan, Selatpanjang, yang dikabarkan akan diterapkan mulai 1 Februari 2026, menuai respons keras dari berbagai elemen masyarakat. Isu tersebut bahkan sempat mendorong persiapan aksi damai sebagai bentuk penolakan.
Kebijakan yang masih berupa wacana itu dinilai berpotensi menambah beban ekonomi warga, khususnya masyarakat kepulauan yang sehari-hari menggantungkan aktivitas sosial dan ekonomi pada transportasi laut. Kekhawatiran semakin menguat lantaran rencana kenaikan tarif muncul menjelang momentum hari besar dan agenda tertentu yang biasanya diiringi lonjakan mobilitas penumpang.
Salah satu penggerak penolakan, Ramlan Abdullah, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut tidak mencerminkan kepekaan terhadap kondisi riil masyarakat kecil. Menurutnya, akses transportasi laut merupakan kebutuhan vital yang tidak bisa disamakan dengan layanan komersial lainnya.
“Kami menilai rencana ini sangat memberatkan. Harapan kami, kebijakan tersebut ditunda bahkan dibatalkan. Jangan sampai masyarakat kembali menjadi pihak yang dirugikan akibat keputusan yang tidak melibatkan aspirasi publik,” ujar Ramlan.
Ramlan yang diketahui menjabat Ketua DPC LIPBB Migas itu didampingi Dedi Yuhara Lubis selaku penasihat. Sikap serupa juga disuarakan oleh DPD Team Libas yang dipimpin T. L. Sahanry, S.Pd., CPLA, yang secara terbuka menyatakan dukungan terhadap kepentingan masyarakat Kepulauan Meranti.
Dalam forum persiapan aksi, sejumlah peserta menyoroti belum adanya sosialisasi resmi terkait rencana penyesuaian tarif. Bahkan, wacana tersebut disebut belum dibahas secara terbuka bersama DPRD Kepulauan Meranti, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan mekanisme pengambilan keputusan.
Dedi Yuhara Lubis menilai lemahnya koordinasi antarlembaga berpotensi melahirkan kebijakan yang tidak berpihak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Penyesuaian tarif seharusnya dibicarakan terlebih dahulu dengan DPRD. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Kalau pun ada kenaikan, harus rasional dan sesuai kemampuan warga,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan Polres Kepulauan Meranti melalui Kasat Intel Iptu Roly Irvan mengingatkan bahwa penyampaian aspirasi di ruang publik wajib mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, termasuk kewajiban pemberitahuan resmi kepada kepolisian.
“Hal ini untuk memastikan kegiatan berjalan tertib, aman, dan tidak mengganggu kepentingan umum. Kepolisian tetap menjamin kebebasan berpendapat sesuai aturan,” jelasnya.
Pandangan lain disampaikan Teguh Prayoga yang mendorong agar jalur dialog dengan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti dikedepankan sebelum aksi turun ke jalan ditempuh.
“Koordinasi dengan pemerintah daerah penting agar masyarakat mengetahui sikap resmi pemda. Aksi damai sebaiknya menjadi opsi terakhir,” ujarnya.
Namun, menjelang akhir pertemuan, dinamika berubah. Ramlan Abdullah mengungkapkan adanya informasi dari salah satu pengusaha kapal yang menyebutkan bahwa rencana kenaikan tarif penyeberangan untuk sementara waktu ditunda, tanpa kepastian jadwal pemberlakuan.
Atas informasi tersebut, rencana aksi damai yang sebelumnya dipersiapkan akhirnya dibatalkan. Meski demikian, para pihak menegaskan bahwa pembatalan aksi tidak serta-merta mengakhiri pengawasan publik terhadap kebijakan tersebut.
Masyarakat bersama elemen sipil menyatakan akan terus memantau perkembangan kebijakan tarif penyeberangan, guna memastikan tidak muncul keputusan sepihak di kemudian hari yang berpotensi merugikan masyarakat luas. (SR)
