HarianUpdate.com | Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Riau tengah menyiapkan terobosan baru dalam tata kelola kepegawaian dengan mengembangkan sistem manajemen talenta bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Skema ini dirancang untuk mempercepat pengisian jabatan pimpinan tinggi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selama ini kosong, tanpa harus melalui mekanisme seleksi terbuka.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Budi Fakhri, mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan langsung Gubernur Riau sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan penataan sumber daya manusia aparatur.
“Sesuai instruksi pak gubernur, pengisian jabatan kepala OPD yang lowong ke depan akan memanfaatkan sistem manajemen talenta. Saat ini seluruh perangkat pendukungnya sedang kami siapkan,” ujar Budi kepada Harianupdate.com, Rabu (11/2/2026).
Ia menjelaskan, Undang-Undang tentang ASN mengamanatkan agar setiap pegawai negeri sipil telah dipetakan kompetensi, potensi, serta rekam jejak kinerjanya. Seluruh data tersebut akan diintegrasikan ke dalam satu platform digital manajemen talenta.
“Di dalam sistem itu akan terekam capaian kinerja, prestasi, hingga inovasi yang pernah dilakukan ASN. Dari sana bisa terlihat siapa yang telah memenuhi syarat promosi jabatan dan siapa yang masih perlu pembinaan,” terangnya.
Dengan basis data tersebut, proses penunjukan pejabat diyakini menjadi lebih transparan, objektif, dan terukur, karena mengacu pada rekam jejak dan kinerja, bukan semata pertimbangan subjektif.
Budi menambahkan, Gubernur Riau juga telah menandatangani komitmen bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait penerapan manajemen talenta di lingkungan Pemprov Riau.
“Kami menargetkan dalam waktu sekitar satu bulan, sistem ini sudah rampung dan dapat langsung diimplementasikan,” katanya.
Saat ini, masih terdapat sejumlah posisi strategis di lingkungan Pemprov Riau yang belum terisi, antara lain Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Biro Umum Setdaprov, serta Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Riau.
Selain itu, kekosongan juga terjadi pada jabatan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas PUPR-PKPP, Inspektur Provinsi Riau, serta tiga posisi Wakil Direktur di RSUD Arifin Achmad.
Untuk jabatan wakil direktur rumah sakit, kekosongan terjadi seiring peningkatan status RSUD Arifin Achmad yang berdampak pada perubahan struktur organisasi, sehingga mensyaratkan pejabat dengan jenjang eselon II B. (RB)
