HarianUpdate.com | Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Provinsi Riau menggelar lokakarya identifikasi rencana aksi dan jurisdictional Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) sebagai bagian dari penguatan strategi mitigasi perubahan iklim daerah. Kegiatan ini resmi dibuka oleh Asisten III Setdaprov Riau, M. Job Kurniawan, di Hotel Novotel Pekanbaru, Rabu (18/2/2026).
“Lokakarya ini menjadi ruang kerja strategis untuk menyelaraskan kebijakan, proses teknis, serta kolaborasi multipihak yang saat ini berjalan di Provinsi Riau,” ujar Job Kurniawan dalam sambutannya.
Ia menegaskan, pelaksanaan lokakarya tersebut merupakan bagian penting dari tahapan pra-investasi dalam mendukung implementasi Arsitektur REDD+ di Riau. Menurutnya, forum ini menunjukkan keseriusan bersama dalam merespons isu lingkungan hidup dan perubahan iklim secara terencana dan terukur.
“Riau memiliki peran yang sangat penting dalam agenda mitigasi perubahan iklim nasional, khususnya di sektor berbasis lahan. Saat ini sektor kehutanan masih menjadi kontributor terbesar emisi gas rumah kaca di daerah, dengan proporsi lebih dari 80 persen,” katanya.
Meski demikian, Job Kurniawan menyebutkan bahwa dalam lima tahun terakhir Riau berhasil mencatat penurunan emisi gas rumah kaca sekitar 13,5 persen. Namun capaian tersebut, kata dia, masih perlu diperkuat melalui pembenahan tata kelola yang lebih sistematis dan terintegrasi.
“Angka penurunan ini patut kita apresiasi, tetapi belum cukup jika tidak diikuti dengan perubahan tata kelola yang lebih kuat dan konsisten,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa komitmen Pemerintah Provinsi Riau terhadap REDD+ bersifat jangka panjang dan telah terintegrasi dalam kebijakan pembangunan daerah.
“Hasil lokakarya ini akan menjadi rujukan penting dalam penetapan kontribusi subnasional Riau untuk mendukung target Second NDC 2030, sejalan dengan Green for Riau Initiative dan RPJMD,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mengikuti diskusi bersama sejumlah narasumber dengan topik strategis terkait metodologi penghitungan karbon, penguatan kelembagaan, serta peluang kolaborasi lintas sektor.
Menutup sambutannya, Job Kurniawan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus bersinergi menjaga kelestarian hutan dan lingkungan.
“Menjaga hutan tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah saja. Dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, swasta, lembaga, dan masyarakat agar upaya ini benar-benar berhasil,” pungkasnya. (IR)
