HarianUpdate.com | Bengkalis – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis mengadakan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis (12/2/2026) di ruang rapat Kepala Bappeda Bengkalis.
Forum ini digelar untuk menghimpun pandangan, saran, serta rekomendasi dari berbagai pemangku kepentingan terkait isu strategis, tema pembangunan, prioritas daerah, serta arah kebijakan yang akan dijalankan pada tahun mendatang.
FKP dilaksanakan secara daring dan dipimpin langsung Kepala Bappeda Bengkalis, Rinto, bersama Sekretaris Bappeda Syahruddin, serta diikuti para kepala bidang di lingkungan Bappeda.
Dalam pemaparannya, Rinto menyampaikan gambaran umum perkembangan ekonomi Kabupaten Bengkalis sekaligus proyeksi arah kebijakan pembangunan.
Ia mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Bengkalis dalam rentang 2020 hingga 2025 masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Meski demikian, kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkalis terhadap perekonomian Riau tetap menjadi yang terbesar.
Rinto menjelaskan, tren pertumbuhan ekonomi Bengkalis cenderung meningkat pada periode 2021 sampai 2023, sempat melambat pada 2024, dan kembali menunjukkan perbaikan pada Triwulan II Tahun 2025 seiring membaiknya kondisi ekonomi regional.
“Untuk PDRB riil tahun 2024, kenaikannya relatif terbatas. Sedangkan pertumbuhan PDRB nominal lebih banyak dipengaruhi oleh peningkatan harga-harga yang cukup signifikan,” jelasnya.
Dari sisi struktur ekonomi, Bengkalis masih bertumpu pada sektor pertambangan. Selain itu, sektor industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan juga menjadi penopang utama aktivitas ekonomi daerah.
“Komposisi ekonomi Bengkalis didominasi pertambangan, disusul industri pengolahan, pertanian, perdagangan, serta sektor-sektor lainnya. Namun secara riil, sektor pertambangan mengalami penurunan laju pertumbuhan, sementara sektor nonpertambangan justru menunjukkan kecenderungan meningkat,” ungkap Rinto.
Ia juga memaparkan perkembangan indikator kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan Kabupaten Bengkalis pada 2025 tercatat sebesar 6,08 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Riau. Angka tersebut terus mengalami penurunan sejak 2021.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bengkalis pada 2025 mencapai 77,02 dan menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pun mengalami penurunan dari 5,88 persen pada 2024 menjadi 5,32 persen pada 2025.
Pada kesempatan yang sama, Rinto turut menyampaikan visi dan misi Bupati Bengkalis, yakni mewujudkan Bengkalis Bermarwah, Maju, Sejahtera, dan Unggul di Indonesia. Visi tersebut dijabarkan melalui tiga misi pembangunan serta lima program unggulan, antara lain bantuan keuangan desa, pemberian beasiswa, jaminan sosial, layanan transportasi antar pulau, serta pelayanan administrasi kependudukan berbasis mobile.
Walaupun pola pelaksanaan FKP tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, forum tetap menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan. Sejumlah masukan mengemuka, mulai dari bidang pendidikan, peningkatan layanan penyeberangan antar pulau, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi daerah, hingga pengarusutamaan program ramah anak.
“Semua masukan yang disampaikan akan kami jadikan bahan pertimbangan dalam penyempurnaan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2027,” tutup Rinto. (ZA)
