HarianUpdate.com | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian keputusan pimpinan DPRD terkait penyempurnaan hasil evaluasi gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (23/2/2026).
Rapat yang berlangsung di Gedung Balai Payung Sekaki itu dipimpin Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid, didampingi Wakil Ketua Tengku Azwendi. Sidang turut dihadiri para anggota dewan, jajaran pemerintah kota serta undangan lainnya.
Selain penyampaian hasil evaluasi gubernur, agenda paripurna juga membahas Rancangan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pemberian Insentif bagi investor di daerah.
Dalam rapat tersebut hadir pula Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid menegaskan bahwa dokumen APBD Tahun Anggaran 2026 sebelumnya telah melalui proses evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Riau.
“APBD ini sudah melalui tahapan verifikasi dan evaluasi dari gubernur. Hasilnya kita sampaikan dalam rapat paripurna sebagai bagian dari proses penyempurnaan sebelum ditetapkan secara final,” tegas Isa.
Ia berharap setelah penyampaian tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru segera menindaklanjuti dengan menyusun regulasi turunannya.
“Setelah ini kami berharap pemerintah kota segera merampungkan dalam bentuk Perda dan Perwako sebagai penjabaran APBD, sehingga program bisa langsung direalisasikan,” katanya menegaskan.
Sebelumnya, APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2026 telah disahkan dalam rapat paripurna DPRD pada 17 Januari 2026 dengan total nilai anggaran mencapai Rp3,049 triliun.
Nilai tersebut mengalami penurunan sekitar Rp162 miliar dibandingkan APBD murni tahun 2025 yang berada di angka Rp3,21 triliun.
Meski demikian, DPRD memastikan berbagai program prioritas daerah tetap menjadi perhatian utama pemerintah pada tahun ini.
Program yang dimaksud antara lain perbaikan infrastruktur jalan, pembenahan sistem drainase kota, bantuan pendidikan melalui beasiswa, peningkatan layanan kesehatan, bantuan sosial bagi masyarakat, hingga berbagai program strategis lainnya.
Isa menegaskan bahwa selain fokus pada kebutuhan masyarakat daerah, pemerintah kota juga perlu menyesuaikan kebijakan dengan program nasional.
“Daerah tetap harus selaras dengan program pemerintah pusat yang tertuang dalam Asta Cita,” ujarnya.
Dengan telah dibacakannya hasil evaluasi gubernur tersebut, DPRD berharap proses administrasi dapat segera dituntaskan agar pelaksanaan kegiatan dalam APBD 2026 bisa segera berjalan.
“Harapannya tentu program yang sudah direncanakan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Isa. (ED)
