HarianUpdate.com | Siak – Pemerintah Kampung Sungai Berbari Adakan Rapat dan konsolidasi Bersama Masyarakat Pemilik SHM Lahan Tora, Bertempat di Aula kampung Sungai Berbari, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Rabu 18 Juni 2025 Pagi.
Acara Tersebut Di Pimpin Langsung oleh Kepala Dusun (Kadus) Kampung Sungai Berbari Turut Hadir bhabinkamtibmas, RT dan masyarakat pemilik SHM Lahan Tora.
Sahrial Selaku kadus Mengatakan, Rapat ini merupakan sosialisasi pembahasan dengan masyarakat pemilik lahan Tora untuk kedepannya lebih baik.
“Rapat ini saya pimpin Karena beliau Maragading Harahap sebagai Penghulu kampung Sungai Berbari berhalangan tidak dapat hadir bertepatan sedang ada acara musrembang di kantor camat. Dari sekitar 170 Pemilik SHM Lahan Tora di Kampung Sungai Berbari Abang bisa lihat sendiri hanya sekitar dua puluh orang yang menghadiri rapat ini,” kata Sahrial
Lebih lanjut, sahrial menyampaikan, PT.ASP itu sekarang kan sudah membuka lahan, maksimalkan lah itu. Jangan dulu di babat habis maksimalkan dulu.
“Nampakkan kepada masyarakat sebagai contoh baik, misalkan contoh di kampung pedadaran belum terealisasi sampai sekarang masih terbengkalai dengan hal itu jangan sampai sia-sia nanti masyarakat. Jadi dari kami maksimalkan yang sudah ada yang di kelola lahan yang lain biarkan Sebagai penghasilan untuk masyarakat,” lanjutnya.
Intinya maksimalkan dulu itu yang sudah di garap PT. ASP lahan yang lain jangan di babat dulu kita belum tau pola seperti apa . Maka itu biarkan Sampah itu di manfaatkan masyarakat, sampah atau limbah dalam artian pohon akasia,” jelasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Jonson tawer Tampubolon Masyarakat pemilik lahan Tora yang juga menjabat sebagai RT, mengatakan lahan Tora inikan program dari presiden Jokowi.
“Yang namanya program itu harus berjalan nah sebelum ini berjalan kita manfaatkan dulu limbah ini apa salahnya kita manfaatkan sebagai penopang ekonomi untuk masyarakat. Jadi kalau kita ambil limbahnya ini siapa yang melarang Sementara program tidak berjalan,” ujar Jonson.
Jadi mumpung belum ada program apa salahnya kita ambil limbahnya itu untuk masyarakat. Tetapi demikian, kalaulah memang sudah ada program dari pemerintah pusat alangkah baiknya harus sosialisasi dulu dengan masyarakat, sambungnya.
“Kami sebagai masyarakat akan mengikuti dan bersedia menjalankan program pemerintah selagi itu ada penjelasan dan pemahaman kami siap mendukung program pemerintah,” pungkasnya. (Rls/Riski)
