HarianUpdate.com | Palembang – Persoalan lampu penerangan jalan umum (PJU) yang sering padam serta penataan pedagang kaki lima (PKL) kembali menjadi perhatian Pemerintah Kota Palembang. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Aprizal Hasim, mengakui kedua persoalan tersebut cukup kompleks dan membutuhkan langkah terukur.
Hal itu disampaikan Aprizal usai mengikuti rapat koordinasi yang digelar di ruang rapat Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang, Selasa (31/3/2026).
Menurutnya, laporan kerusakan lampu jalan hampir setiap hari terus masuk. Namun kemampuan penanganan di lapangan masih terbatas.
“Setiap hari ada sekitar 80 laporan lampu jalan yang rusak atau padam. Sementara yang bisa ditangani sekitar 40 titik per hari. Kendalanya mulai dari teknis, SDM, alat operasional, sampai koordinasi lintas sektor,” ujarnya.
Meski demikian, Pemkot Palembang disebut tidak akan membiarkan kondisi tersebut berlarut-larut. Pemerintah telah menyepakati sistem koordinasi cepat melalui grup komunikasi serta pembentukan tim pengawas lapangan yang bekerja dalam dua shift.
“Koordinasi harus diperkuat. Tim lapangan juga akan bekerja bergantian, mulai pagi sampai sore dan dilanjutkan malam hingga subuh,” jelasnya.
Selain lampu jalan, penataan pedagang kaki lima juga menjadi pembahasan utama dalam rapat tersebut. Sekda menegaskan penertiban tidak akan dilakukan dengan cara penggusuran, melainkan melalui pengaturan yang lebih tertib dan berkelanjutan.
“Kita tidak ingin mengusir pedagang. Yang kita lakukan adalah menata. Nanti akan ditentukan lokasi khusus, termasuk pengaturan jam operasional dan kebersihan agar tetap adil bagi semua pihak,” tegasnya.
Di sisi lain, sejumlah warga di kawasan Seberang Ulu I mengaku masih sering merasa tidak aman akibat lampu jalan yang padam di sekitar permukiman. Mereka berharap langkah yang disiapkan pemerintah benar-benar dijalankan.
“Keluhan sudah lama disampaikan, tapi perbaikannya sering terlambat. Mudah-mudahan kali ini benar-benar ada perubahan,” ujar seorang warga.
Ketua kelompok PKL Pasar 16 Ilir, Joko Susilo (38), juga menyatakan mendukung penataan yang dilakukan pemerintah. Namun ia berharap lokasi baru yang nantinya disiapkan tetap mudah dijangkau pembeli.
“Kami mendukung penataan, tapi lokasi yang ditentukan harus tetap strategis. Kami juga berharap pemerintah mau mendengar masukan pedagang sebelum diputuskan,” katanya.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Sriwijaya, Dr. Rina Dewi, menilai langkah pemerintah sudah tepat, namun pelaksanaannya harus diawasi secara konsisten.
“Koordinasi antarinstansi menjadi kunci. Selain itu, perlu ada sistem evaluasi dan masukan dari masyarakat agar program bisa berjalan efektif,” ujarnya.
Pemerintah Kota Palembang menyatakan penanganan lampu jalan dan penataan PKL akan mulai dilakukan secara bertahap mulai pekan depan. Pemkot juga berjanji akan menyampaikan perkembangan secara berkala kepada masyarakat. (JA)
