HarianUpdate.com | Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Riau memperkuat kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau melalui kegiatan entry meeting yang digelar pada Kamis (5/3/2026). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah agar lebih transparan dan akuntabel.
Dalam agenda tersebut dilakukan penandatanganan komitmen bersama terkait pengawasan perencanaan dan penganggaran daerah tahun 2026. Selain itu, pertemuan juga membahas tindak lanjut Laporan Eksekutif Daerah (LED) Semester II Tahun 2025 sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja pembangunan di Provinsi Riau.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan bahwa LED yang disusun oleh BPKP menjadi referensi penting bagi pemerintah daerah dalam menilai kualitas perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan.
“Melalui Laporan Eksekutif Daerah ini kita bisa melihat secara objektif bagaimana kinerja pembangunan dan kualitas perencanaan yang telah dilakukan. Dari situ juga dapat diketahui bagian mana yang masih perlu diperbaiki,” ujarnya saat memberikan arahan kepada para pejabat daerah.
Menurutnya, secara umum indikator pembangunan di Provinsi Riau menunjukkan tren yang positif. Hal ini terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berada pada angka 76,31 persen.
Meski demikian, Hariyanto mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian, terutama terkait kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan daerah pesisir.
Ia menyoroti masih terbatasnya akses masyarakat di beberapa daerah terhadap layanan dasar, seperti air minum layak, sanitasi yang memadai, serta ketersediaan listrik selama 24 jam.
Selain itu, persoalan keterbatasan kapasitas fiskal daerah dan tunda bayar di sejumlah kabupaten/kota juga menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan anggaran ke depan.
“Masalah tunda bayar harus menjadi pembelajaran bersama. Perencanaan pendapatan dan belanja daerah ke depan harus disusun secara lebih realistis dan akurat,” tegasnya.
Hariyanto juga mendorong seluruh pemerintah daerah di Riau agar mulai mengubah pendekatan perencanaan pembangunan dari yang berorientasi pada input menjadi berorientasi pada hasil.
“Saya berharap perencanaan pembangunan ke depan tidak hanya fokus pada penggunaan anggaran, tetapi juga pada hasil nyata yang dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Evenri Sihombing, menyampaikan bahwa pengawasan yang dilakukan bertujuan memastikan program pembangunan daerah selaras dengan prioritas pembangunan nasional.
Menurutnya, melalui komitmen bersama tersebut diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat semakin baik serta mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Dengan komitmen ini kami berharap kualitas tata kelola pembangunan dan keuangan daerah di Provinsi Riau dapat terus meningkat, sehingga setiap kebijakan dan anggaran benar-benar memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (IR)
