HarianUpdate.com | Bengkalis – Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis resmi mengukuhkan enam pegawai sebagai anggota Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) dalam sebuah kegiatan yang digelar, pada Senin (9/3/2026).
Pengukuhan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Bengkalis, Priyo Tri Laksono, yang sekaligus memimpin penandatanganan pakta integritas bersama seluruh jajaran pegawai sebagai bentuk komitmen mencegah praktik Handphone ilegal, Pungutan Liar, dan Narkoba (HALINAR) di lingkungan lembaga pemasyarakatan.
Dalam sambutannya, Priyo menegaskan bahwa pembentukan Satops Patnal merupakan langkah strategis untuk memperkuat pengawasan internal serta menjaga integritas aparatur di lingkungan lapas.
“Satops Patnal menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas dan kedisiplinan pegawai. Saya berharap tim ini dapat menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab,” ujar Priyo.
Ia menambahkan, keberadaan tim pengawas internal tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh proses pembinaan dan pelayanan di lapas berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Selain itu, Priyo menegaskan bahwa deklarasi komitmen bebas HALINAR tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial semata.
Menurutnya, setiap bentuk pelanggaran yang melibatkan pegawai, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jika ada pegawai yang terbukti terlibat, membantu, atau membiarkan praktik HALINAR, maka akan diberikan sanksi tegas, baik disiplin maupun proses hukum. Tidak ada toleransi bagi siapa pun yang mencoreng nama baik institusi,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa integritas merupakan prinsip utama yang harus dijaga oleh seluruh insan pemasyarakatan.
Kegiatan pengukuhan tersebut berlangsung khidmat dan diakhiri dengan sesi foto bersama serta ajakan kepada seluruh pegawai untuk terus menjaga budaya kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Melalui pembentukan Satops Patnal dan penandatanganan pakta integritas ini, Lapas Kelas IIA Bengkalis menegaskan komitmennya untuk mewujudkan lembaga pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bebas dari berbagai praktik penyimpangan. (ZA)
