HarianUpdate.com | Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Riau terus mendorong optimalisasi program pemenuhan gizi masyarakat melalui penguatan sistem pengawasan di lapangan. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Riau, Syahrial Abdi, saat membuka rapat konsolidasi pemantauan dan pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Ballroom Hotel Premier Pekanbaru, Sabtu (21/2/2026).
Dalam sambutannya, Syahrial menekankan bahwa pertemuan tersebut bukan sekadar agenda koordinasi biasa. Forum itu menjadi langkah penting untuk memastikan sistem pelayanan pemenuhan gizi berjalan sesuai standar serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki komitmen kuat mendukung program prioritas nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Gizi Nasional atas dukungan dan pendampingan terhadap pelaksanaan program tersebut di daerah.
Syahrial mengungkapkan, hingga saat ini terdapat 633 unit SPPG yang telah beroperasi di Riau dari total target 677 unit yang tersebar di 12 kabupaten dan kota. Program tersebut telah menjangkau sekitar 1,42 juta penerima manfaat dengan dukungan lebih dari 25 ribu relawan.
Capaian tersebut, lanjutnya, menunjukkan adanya perkembangan yang cukup signifikan dari kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa peningkatan jumlah layanan harus diikuti dengan kualitas pelayanan yang baik.
Ia menyoroti masih terbatasnya jumlah SPPG yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dari ratusan unit yang ada, baru sekitar 228 unit atau sekitar 36 persen yang telah memenuhi standar tersebut.
“Kondisi ini menjadi perhatian kita bersama. Pemerintah daerah terus mendorong percepatan sertifikasi melalui pendampingan dari dinas kesehatan serta instansi terkait,” ujarnya.
Untuk memperluas jangkauan layanan, Pemerintah Provinsi Riau juga telah mengusulkan pembangunan 223 unit SPPG di wilayah terpencil yang tersebar di 12 kabupaten dan kota. Langkah ini diharapkan mampu memastikan masyarakat di daerah dengan akses terbatas tetap mendapatkan pelayanan gizi yang layak.
Melalui kegiatan konsolidasi tersebut, Pemprov Riau berharap dapat memperoleh arahan langsung dari pimpinan Badan Gizi Nasional agar implementasi program di daerah semakin selaras dengan kebijakan nasional, terutama dalam hal standar pelayanan, sistem pelaporan, serta pengelolaan risiko.
Selain itu, pemerintah daerah juga berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor, memaksimalkan peran Satgas MBG, serta mempercepat penyediaan layanan di wilayah terpencil agar manfaat program dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. (RB)
