Daerah

Surplus Hampir Rp200 Miliar, Pemko Pekanbaru Catat Sejarah Baru Keuangan Daerah

13
×

Surplus Hampir Rp200 Miliar, Pemko Pekanbaru Catat Sejarah Baru Keuangan Daerah

Sebarkan artikel ini
Surplus Hampir Rp200 Miliar, Pemko Pekanbaru Catat Sejarah Baru Keuangan Daerah
Teks foto: Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho bersilaturahmi dengan ketua RT dan RW dari tujuh kecamatan di rumah dinas wali kota, Minggu (15/2/2026). ED/HUC

HarianUpdate.com | Pekanbaru – Perkembangan pesat yang dialami Pekanbaru menempatkan kota ini sebagai salah satu pusat pertumbuhan utama di Provinsi Riau. Tidak hanya menjadi milik warga setempat, Pekanbaru juga dipandang sebagai simbol kebanggaan seluruh masyarakat Riau karena perannya sebagai ibu kota provinsi.

“Pekanbaru merupakan cerminan Provinsi Riau. Maka pengelolaannya tidak boleh asal-asalan dan harus terus ditata secara serius,” ujar Agung Nugroho saat bersilaturahmi dengan para ketua RT dan RW dari tujuh kecamatan di rumah dinas wali kota, Minggu (15/2/2026).

Agung mengungkapkan, salah satu capaian membanggakan pemerintah kota adalah keberhasilan mencatatkan surplus pendapatan daerah pada tahun lalu. Prestasi tersebut menjadi momentum bersejarah setelah hampir 20 tahun Pekanbaru berada dalam kondisi defisit anggaran.

Bahkan, surplus yang diraih disebut mendekati Rp200 miliar. Kondisi keuangan yang membaik ini turut berdampak pada peningkatan kesejahteraan aparatur di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Selama bertahun-tahun sebelumnya, pegawai hanya menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sekitar delapan hingga sepuluh bulan dalam setahun. Namun pada tahun lalu, seluruh pegawai sudah memperoleh TPP secara penuh selama 14 bulan.

“Gaji dibayarkan tepat waktu, TPP juga terpenuhi. Ini buah dari kerja keras seluruh pegawai,” jelas Agung.

Ia menambahkan, perubahan signifikan juga terlihat dari etos kerja jajaran pemerintahan, mulai dari pimpinan hingga staf. Rapat hingga larut malam, bahkan di hari libur, kini menjadi hal yang biasa demi memastikan pelayanan publik dan pembangunan kota berjalan maksimal.

“Tidak mungkin wali kota bekerja sendirian. Semua keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolektif,” katanya.

Tak hanya aparatur sipil negara, peningkatan kesejahteraan juga dirasakan pegawai non-ASN, termasuk PPPK dan PPPK paruh waktu. Menurut Agung, hampir 80 persen gaji pegawai tahun ini mengalami kenaikan.

“Jika sebelumnya masih ada pegawai dengan penghasilan sekitar Rp1,4 juta per bulan, sekarang tidak ada lagi yang berada di bawah Rp2 juta. Kinerja mereka luar biasa dan pantas diapresiasi,” tutupnya. (ED)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *