HarianUpdate.com | Bengkalis – Tahun 2026 dinilai menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menyelesaikan berbagai persoalan strategis daerah, terutama terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perbaikan tata kelola keuangan, efektivitas belanja daerah, serta penempatan pejabat sesuai kompetensi disebut sebagai faktor kunci keberhasilan pembangunan.
Kondisi tersebut diperberat dengan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat melalui pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah.
Tokoh masyarakat Bengkalis asal Sungai Pakning, H. Azmi Rozali, SIP, MSi, menilai bahwa pada periode kedua kepemimpinan Bupati Kasmarni bersama Wakil Bupati Bagus Santoso, pemerintah daerah membutuhkan dukungan aparatur yang memiliki kemampuan, integritas, dan pemahaman teknis yang memadai di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
“Dibutuhkan pemikiran besar dan langkah strategis untuk membawa Bengkalis maju, apalagi di tengah keterbatasan anggaran. Ini sekaligus menjadi pembuktian daerah kepada pemerintah pusat,” ujar Azmi, seraya menyinggung rencana pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Bengkalis yang saat ini tengah melalui tahapan asesmen.
Menurutnya, penempatan pejabat seharusnya tidak semata-mata didasarkan pada kedekatan atau keberpihakan politik saat Pilkada, melainkan harus mempertimbangkan kompetensi, kapabilitas, dan rekam jejak birokrasi.
“Keberpihakan politik mungkin menguntungkan kepala daerah, tetapi belum tentu berdampak langsung bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik berkualitas,” katanya.
Azmi menyarankan agar kepala daerah memberi ruang bagi aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki kompetensi sesuai tugas dan fungsi OPD. Ia menilai, setidaknya 25 hingga 30 persen pejabat struktural sebaiknya diisi oleh ASN yang benar-benar memiliki keahlian dan latar belakang pendidikan yang relevan.
“Di Bengkalis banyak ASN yang berpendidikan S2 bahkan S3, tetapi belum diberi kesempatan memimpin OPD, baik sebagai kepala dinas, kepala badan, maupun kepala bidang,” jelasnya.
Ia juga menyoroti kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dinilai semakin berat, ditandai dengan tingginya harga kebutuhan pokok, kenaikan harga bahan bakar minyak, serta keterbatasan lapangan pekerjaan.
Azmi, yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD Bengkalis selama tiga periode, menilai persoalan pengangguran dan potensi kemiskinan masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan kebijakan nyata dan terukur dari pemerintah daerah.
“Pengangguran masih relatif tinggi. Kepala daerah perlu upaya yang lebih konkret dan berkesinambungan untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar kepala daerah tidak terjebak pada agenda seremonial semata, namun fokus pada program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Bukan sekadar laporan yang menyenangkan atasan, tapi kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan warga,” katanya.
Sebagai contoh, Azmi menyinggung persoalan pelayanan penyeberangan RoRo Bengkalis yang sempat berdampak pada kelangkaan BBM dan melonjaknya harga bahan pangan. Menurutnya, persoalan tersebut baru dapat terurai setelah dilakukan penataan dan pergantian pejabat terkait.
“Ini bukti bahwa pemilihan pejabat yang tepat sangat menentukan. Ketika orang yang memahami persoalan ditempatkan, masalah bisa diselesaikan,” ujarnya.
Ia pun mengapresiasi langkah Bupati Bengkalis Kasmarni yang dinilai cepat dan tepat dalam mengambil kebijakan, sehingga persoalan layanan RoRo Bengkalis dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat. (ZA)
