HarianUpdate.com | Sumbar – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya respons cepat pemerintah daerah dalam menyikapi program bantuan sosial bagi masyarakat terdampak bencana alam. Ia meminta para bupati dan wali kota segera mengajukan dan melengkapi data calon penerima bantuan yang disiapkan Kementerian Sosial (Kemensos).
Tito yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menyatakan, keterlambatan pengiriman data akan berdampak pada terhambatnya penyaluran bantuan kepada masyarakat.
“Saya beri waktu sampai Senin, 26 Januari, dan akan saya perpanjang hingga Senin, 2 Februari. Jika sampai batas waktu itu data tidak disampaikan, maka program akan ditutup dan akan saya umumkan daerah mana yang tidak bekerja,” tegas Tito saat meresmikan hunian sementara di Kayu Pasak, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Sabtu (24/1).
Ia menjelaskan, saat ini pemerintah pusat telah menyiapkan sejumlah skema bantuan bagi korban bencana, di antaranya bantuan uang perabotan sebesar Rp3 juta per keluarga, bantuan stimulan ekonomi Rp5 juta, serta bantuan lauk pauk sebesar Rp15 ribu per orang per hari.
Menurut Tito, kewenangan penentuan penerima bantuan berada di tangan kepala daerah, karena pemerintah kabupaten dan kota dinilai paling memahami kondisi riil warga terdampak di lapangan.
Ia mencontohkan, warga yang rumahnya hanya mengalami kerusakan ringan, namun kehilangan sumber mata pencaharian seperti lahan pertanian, tetap dapat diusulkan menerima bantuan stimulan ekonomi sambil menunggu proses pemulihan sektor pertanian oleh kementerian terkait.
Selain bantuan tersebut, Mendagri juga menyebutkan adanya program Program Keluarga Harapan (PKH) yang dapat dipercepat penyalurannya bagi masyarakat terdampak bencana.
“Silakan kepala daerah mengidentifikasi warga yang berhak dan berkoordinasi dengan Forkopimda agar proses PKH ini bisa dipercepat,” ujarnya.
Tito juga mengingatkan agar pengiriman data ke pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi tidak menunggu seluruh data rampung. Ia meminta daerah mengirimkan data yang sudah siap terlebih dahulu, sembari melengkapi kekurangannya secara bertahap.
Berdasarkan laporan yang diterima Satgas, hingga saat ini masih terdapat lima daerah yang belum menyerahkan data calon penerima bantuan Kemensos. Sementara itu, sebanyak 47 daerah telah menyampaikan data dan saat ini tengah dalam tahap pembahasan.
Sebagaimana diketahui, bencana banjir bandang, tanah longsor, dan banjir yang melanda Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada November 2025 lalu menyebabkan korban jiwa dan kerusakan cukup parah. Tercatat 166 orang meninggal dunia, 36 orang dinyatakan hilang, 2.284 unit rumah rusak, 121 sekolah terdampak, serta berbagai fasilitas umum lainnya.
Total kerugian akibat bencana yang melanda 16 kecamatan di Kabupaten Agam tersebut diperkirakan mencapai Rp6,51 triliun.
Pada kesempatan yang sama, Mendagri juga meresmikan pemanfaatan 117 unit hunian sementara yang dibangun di kawasan Lapangan Sepak Bola SDN 05 Kayu Pasak, Kecamatan Palembayan, sebagai tempat tinggal sementara bagi warga terdampak bencana. ***
