HarianUpdate.com | Pekanbaru – Upaya pemerintah pusat memastikan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat di berbagai daerah. Salah satunya melalui rapat konsolidasi bersama pengelola program di Provinsi Riau yang digelar di Pekanbaru, Sabtu (21/2/2026).
Pertemuan tersebut menghadirkan para kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta mitra yayasan yang terlibat dalam pelaksanaan program. Forum ini menjadi bagian dari langkah evaluasi sekaligus penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Soni Sonjaya, menegaskan bahwa konsistensi dalam menjalankan standar operasional prosedur menjadi kunci keberhasilan program MBG di lapangan.
“Seluruh tahapan kegiatan harus dilaksanakan sesuai aturan yang telah ditetapkan, mulai dari perencanaan menu makanan, proses pengadaan bahan pangan, pengolahan makanan di dapur, hingga distribusi kepada para penerima manfaat,” ujarnya saat di wawancarai Harianupdate.com.
Ia menjelaskan, berbagai kendala yang kerap terjadi di sejumlah daerah umumnya disebabkan oleh kurang disiplin dalam mengikuti standar yang sudah disusun oleh pemerintah.
Soni juga menyampaikan bahwa kehadiran tim BGN dalam rapat konsolidasi tersebut bertujuan memastikan seluruh kepala SPPG memahami tugas serta tanggung jawabnya sesuai pedoman program.
Selain itu, ia kembali mengingatkan mengenai ketentuan anggaran dalam program MBG. Pemerintah menetapkan alokasi sebesar Rp15.000 per porsi bagi penerima manfaat umum, sementara untuk kelompok tertentu seperti balita dan anak taman kanak-kanak dialokasikan Rp13.000 per porsi.
“Keterbukaan dalam pengelolaan anggaran menjadi bagian penting untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan program di setiap daerah,” lanjutnya.
BGN juga mendorong setiap pengelola SPPG memanfaatkan media sosial sebagai sarana transparansi kepada masyarakat. Melalui platform tersebut, publik dapat mengetahui menu makanan yang disiapkan, bahan baku yang digunakan, harga bahan pangan, hingga kandungan gizi yang tersedia dalam setiap hidangan.
“Langkah keterbukaan tersebut dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah yang saat ini menjadi salah satu prioritas nasional,” ucapnya.
Ia turut mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Riau yang dinilai aktif menjalin kolaborasi dengan pengelola SPPG serta berbagai mitra dalam menjalankan program MBG di daerah.
“Untuk wilayah Riau sendiri, pembangunan SPPG ditargetkan mencapai sekitar 800 unit. Hingga kini tercatat sebanyak 633 titik telah berdiri, sementara sisanya masih dalam proses pengembangan,” katanya.
BGN juga telah menutup pendaftaran nasional untuk pembentukan SPPG baru. Meski demikian, daerah yang masih membutuhkan tambahan unit dapat mengajukan permohonan resmi melalui bupati atau wali kota untuk dilakukan proses verifikasi lebih lanjut. (IR)
