HarianUpdate.com | Jakarta – Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak para akademisi dan praktisi ekonomi syariah untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dalam membenahi tata kelola dana umat di Indonesia.
Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri Tasyakur Milad ke-22 Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) dan Silaturahmi Stakeholders Ekonomi Islam di Jakarta, Minggu (1/3/2026).
Menurutnya, Kementerian Agama membutuhkan kontribusi pemikiran dan pendampingan profesional dari kalangan eksternal guna membangun sistem pengelolaan ekonomi Islam yang transparan dan akuntabel.
“Kami membutuhkan masukan dan bantuan khusus dari para ahli di luar kementerian secara profesional, baik secara teoretis maupun praktis. Ini sangat penting,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menag juga menyinggung rencana pembentukan Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU). Ia berharap perumusan konsep dan desain kelembagaan dapat dipercepat, terutama memanfaatkan momentum Ramadan untuk mematangkan gagasan tersebut.
Ia menekankan bahwa penguatan ekonomi syariah harus tetap berada dalam kerangka hukum nasional, termasuk sejalan dengan amanat konstitusi. Prinsip tersebut, katanya, menjadi fondasi dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan.
Menag turut mengulas praktik ekonomi pada masa Rasulullah SAW sebagai refleksi historis. Menurutnya, stabilitas keamanan menjadi prasyarat utama tumbuhnya aktivitas perdagangan dan kesejahteraan masyarakat.
“Ekonomi itu butuh rasa aman. Perdagangan akan tumbuh jika ada stabilitas. Esensi ekonomi Islam adalah keberlanjutan tanpa riba dan tanpa praktik penimbunan,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan para pemikir ekonomi Islam agar tidak melepaskan landasan teologis dalam merumuskan konsep dan kebijakan. Gagasan ekonomi syariah, katanya, harus tetap bertumpu pada Al-Qur’an, hadis, serta khazanah literatur klasik.
“Saya mohon gagasan kita jangan terpisah dari ayat, hadis, dan kitab-kitab sebagai legitimasi. Kita harus memiliki wawasan keislaman yang mendalam,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Menag mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk lebih cermat dalam berkomunikasi di era digital agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Wakil Presiden RI periode 2019–2024 Ma’ruf Amin, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM RI Rosan Roeslani, Ketua Baznas Noor Achmad, pengusaha Chairul Tanjung, serta jajaran pengurus IAEI dan pemangku kepentingan ekonomi Islam lainnya. (VN)
