HarianUpdate.com | Banten – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri saat ini memprioritaskan percepatan pemulihan layanan pemerintahan daerah yang terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatra. Langkah tersebut dinilai krusial agar roda pemerintahan dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan normal.
Menurut Tito, pemulihan pascabencana harus difokuskan pada dua aspek utama. Pertama, memastikan kantor pemerintahan daerah kembali beroperasi secara normal. Kedua, menghidupkan kembali kegiatan ekonomi masyarakat yang ditandai dengan aktivitas jual beli.
“Bagi saya, pemulihan itu ada dua indikator. Kantor pemerintahan harus bisa berfungsi kembali, dan ekonomi masyarakat harus bergerak. Karena itu, kami percepat pemulihan layanan pemerintahan daerah,” ujar Tito di Tangerang, Provinsi Banten, Sabtu (3/1/26).
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kemendagri mengerahkan 1.138 personel Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk membantu percepatan pemulihan layanan pascabencana di wilayah terdampak.
Pengiriman personel dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, 413 praja IPDN diberangkatkan menuju Medan, disusul 414 personel pada tahap kedua yang akan diterjunkan ke Aceh. Sementara tahap ketiga akan melibatkan 179 personel tambahan.
“Yang sudah lebih dulu berada di lokasi merupakan tim advance sebanyak 132 personel. Jadi total keseluruhan yang kami kerahkan berjumlah 1.138 praja IPDN,” jelas Tito.
Ia menyebutkan, para praja IPDN tersebut ditugaskan untuk membantu penanganan pascabencana, khususnya di daerah yang mengalami dampak berat hingga menyebabkan roda pemerintahan tidak berjalan efektif akibat kerusakan infrastruktur.
Berdasarkan data Kemendagri, tercatat 22 desa dinyatakan hilang akibat bencana, dengan rincian 13 desa di Aceh, delapan desa di Sumatera Utara, dan satu desa di Sumatera Barat. Selain itu, sebanyak 1.580 kantor desa di tiga provinsi tersebut terdampak sehingga layanan pemerintahan desa tidak dapat berjalan normal.
“Hampir seluruh wilayah terdampak berada di 52 daerah, baik kabupaten maupun kota. Di Aceh terdapat 31 daerah, Sumatera Utara 18 daerah, dan Sumatera Barat tiga daerah. Sebagian besar sudah mulai pulih, namun masih ada beberapa daerah yang menjadi perhatian utama,” ujarnya.
Tito menjelaskan bahwa Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan dampak paling besar, dengan 1.455 kantor desa terdampak, disusul Sumatera Utara sebanyak 93 kantor desa, dan Sumatera Barat 32 kantor desa. Daerah Aceh Utara dan Aceh Tamiang tercatat sebagai wilayah dengan jumlah desa terdampak terbanyak.
Selama masa penugasan, para praja IPDN bersama para pengasuh akan menjalankan dua tugas utama. Pertama, membantu kegiatan pembersihan dan penataan wilayah pascabencana. Kedua, mendukung pemulihan serta pengaktifan kembali pemerintahan desa agar pelayanan dasar kepada masyarakat dapat segera berjalan.
“Banyak desa yang layanan publiknya belum aktif, termasuk administrasi kependudukan dan layanan dasar lainnya. Target penugasan sekitar satu bulan, dan ini kami masukkan sebagai bagian dari kurikulum kerja nyata bagi praja IPDN,” pungkas Tito. **
