HarianUpdate.com | Bengkalis – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Bengkalis menyoroti persoalan tunda bayar anggaran yang terjadi selama tiga tahun berturut-turut di Kabupaten Bengkalis. Kondisi tersebut dinilai telah mengganggu realisasi sejumlah program prioritas pemerintah daerah, terutama di sektor pendidikan.
Sekretaris DPC GMNI Bengkalis Asrul menyebut salah satu dampak paling nyata adalah tidak terlaksananya program beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa berprestasi maupun kurang mampu pada tahun 2025.
“Beasiswa merupakan hak bagi anak-anak daerah untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik. Ketika program ini tidak berjalan, maka visi misi bupati di bidang peningkatan kualitas SDM ikut terganggu,” ujar Asrul kepada wartawan, Selasa (20/1/2026).
Menurutnya, berulangnya tunda bayar menunjukkan lemahnya perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Ia menilai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak optimal dalam mengawal kebijakan kepala daerah saat penyusunan APBD.
“Tiga tahun berturut-turut terjadi tunda bayar, ini menandakan buruknya tata kelola fiskal. Ditambah lagi pengawasan DPRD mulai dari perencanaan hingga realisasi anggaran belum berjalan maksimal,” tegasnya.
GMNI Bengkalis mendorong agar eksekutif dan legislatif segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur APBD. Kebijakan penganggaran, kata Asrul, jangan hanya berorientasi pada kegiatan fisik dan seremonial, tetapi harus menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.
“Evaluasi harus menyeluruh dan berbasis prioritas. Program yang berdampak langsung seperti beasiswa jangan sampai dikorbankan,” tambahnya.
Pihaknya juga meminta Bupati Bengkalis turun langsung memastikan persoalan tunda bayar dapat diselesaikan dengan skema penganggaran yang lebih sehat dan terukur.
“Kami berharap ke depan tidak ada lagi alasan penundaan yang merugikan masyarakat. Beasiswa dan program peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi prioritas utama,” tutup Asrul.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada TAPD dan pihak terkait di lingkungan Pemkab Bengkalis masih dilakukan untuk memperoleh tanggapan resmi. (ZA)
