HarianUpdate.com | Bengkalis – Tiga organisasi mahasiswa di Kabupaten Bengkalis menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama Komisi IV DPRD Bengkalis untuk mempertanyakan kebijakan dan anggaran program beasiswa daerah. Pertemuan berlangsung di ruang Komisi IV DPRD Bengkalis, Kamis (5/3/2026).
Organisasi mahasiswa yang hadir dalam pertemuan tersebut yakni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Himaperis). Sebanyak 10 perwakilan mahasiswa mengikuti hearing tersebut.
Dari kalangan mahasiswa hadir Sekretaris GMNI Bengkalis Asrul, Ketua PMII Bengkalis Mizan Asnawi, serta Ketua Himaperis Redhi. Sementara dari DPRD Bengkalis, hearing dipimpin Wakil Ketua DPRD H Misno dan dihadiri Ketua Komisi IV Elmi Syakib Arsalan serta anggota dewan lainnya.
Turut hadir perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis, antara lain Kepala Bappeda Rinto, Kepala BPKAD Aready, Sekretaris Dinas Pendidikan Mutu Saily, Plt Kepala Bapenda Khairi Fahrizal, dan Plt Kabag Kesra Setdakab Bengkalis Herman.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi terkait program beasiswa daerah, mulai dari keterlambatan pencairan, mekanisme seleksi penerima, hingga keterbukaan informasi mengenai kuota penerima.
Sekretaris GMNI Bengkalis, Asrul, mengatakan pihaknya ingin mendapatkan penjelasan yang jelas terkait program beasiswa bagi mahasiswa asal Bengkalis.
“Kami mempertanyakan program beasiswa pendidikan bagi mahasiswa Bengkalis. Informasi terkait program ini sangat sulit kami dapatkan. Baru sekarang kami bisa menyampaikan langsung kepada Komisi IV yang membidangi pendidikan,” ujarnya.
Asrul juga menyebutkan bahwa pihaknya telah menyampaikan surat resmi sejak tahun 2024 untuk meminta klarifikasi mengenai program tersebut, namun tidak mendapatkan tanggapan.
“Kami sudah menyurati beberapa pihak sejak tahun lalu, tetapi tidak ada respon. Bahkan akses informasi terkait beasiswa juga sulit diperoleh,” katanya.
Ia juga menyoroti anggaran beasiswa yang dinilai tidak konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, penyaluran beasiswa tahun 2024 sempat tertunda dan baru dibayarkan pada 2025, sementara dalam APBD 2025 program tersebut tidak lagi dianggarkan.
“Anggaran beasiswa per tahun berkisar antara Rp6 hingga Rp9 miliar. Kami berharap pada tahun 2026 program ini kembali dianggarkan karena sangat membantu mahasiswa,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua PMII Bengkalis Mizan Asnawi menilai program beasiswa daerah memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan mahasiswa Bengkalis, baik yang kuliah di dalam maupun luar daerah.
“Kami berharap ada kepastian jadwal pencairan serta sistem yang lebih transparan, sehingga mahasiswa tidak merasa bingung atau dirugikan,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Bengkalis H Misno menilai persoalan beasiswa perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Ini menjadi catatan penting bagi semua pihak. Ke depan perlu ada perbaikan dalam hal komunikasi dan pengelolaan program beasiswa,” katanya.
Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis Elmi Syakib Arsalan menegaskan bahwa pihaknya selama ini terus mendorong pengalokasian dana beasiswa dalam pembahasan anggaran daerah.
Ia menyebutkan bahwa untuk tahun 2026 program beasiswa direncanakan kembali dianggarkan sebesar Rp8,4 miliar melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bengkalis.
“Beasiswa tetap menjadi perhatian DPRD. Untuk tahun 2026 sudah direncanakan anggaran sekitar Rp8,4 miliar. Sedangkan untuk 2024 sempat dianggarkan namun terjadi kendala sehingga pembayarannya dilakukan pada 2025,” jelasnya.
Di sisi lain, Kepala BPKAD Bengkalis Aready menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi alokasi program tersebut.
Menurutnya, pendapatan daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pemerintah pusat mengalami penurunan.
“Pendapatan DBH Bengkalis mengalami penurunan. Tahun 2026 diperkirakan sekitar Rp795 miliar, sementara pada 2025 mencapai Rp2,5 triliun. Kondisi ini mempengaruhi pengalokasian anggaran daerah,” ungkapnya.
Komisi IV DPRD Bengkalis menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa dengan memanggil instansi terkait untuk mengevaluasi mekanisme penyaluran beasiswa agar lebih transparan dan tepat sasaran. (ZA)
