HarianUpdate.com | Jatim – DPRD Provinsi Jawa Timur memperkuat fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah dengan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam proses pemeriksaan laporan keuangan Tahun Anggaran 2025.
Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.
Ketua DPRD Jawa Timur, M. Musyafak, mengatakan sinergi antara DPRD dan BPK RI merupakan strategi penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan.
“Pemeriksaan ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar semakin transparan, efektif, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kesamaan persepsi dan komitmen dari seluruh perangkat daerah agar proses pemeriksaan dapat berlangsung secara terbuka dan kooperatif.
“Dengan adanya komitmen bersama, hasil pemeriksaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu mendorong perbaikan nyata dalam sistem pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.
Selain itu, DPRD Jawa Timur juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah.
“Partisipasi publik sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas,” katanya.
Melalui kolaborasi antara DPRD, BPK RI, dan seluruh perangkat daerah, diharapkan kualitas pengelolaan keuangan di Jawa Timur semakin meningkat dan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. (NN)
