HaianUpdate.com | Pekanbaru – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau, Edi Basri, menyatakan dukungan penuh terhadap komitmen Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah tersebut dinilai strategis dalam rangka memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Politisi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa BUMD seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Namun dalam praktiknya, sejumlah BUMD di Riau dinilai belum mampu memberikan kontribusi optimal akibat persoalan manajerial, struktur organisasi yang belum solid, hingga masalah internal perusahaan.
Salah satu BUMD yang menjadi perhatian serius Komisi III DPRD Riau adalah Bank Riau Kepri Syariah (BRKS). Berdasarkan laporan tahunan 2025, bank daerah tersebut masih dibayangi persoalan kredit bermasalah serta kekosongan jabatan strategis dalam struktur organisasi.
“Kredit macet memang risiko yang tidak terpisahkan dari perbankan, tetapi jika dibiarkan tinggi tentu bisa mengganggu kesehatan bank,” kata Edi Basri, Senin (5/1/2026).
Selain BRKS, DPRD Riau juga menyoroti kinerja PT Sarana Pembangunan Riau (SPR). Meski kontribusi perusahaan tersebut terhadap PAD pada 2025 mengalami peningkatan menjadi sekitar Rp5 miliar dari sebelumnya Rp2,5 miliar, capaian itu dinilai belum sebanding dengan potensi yang dimiliki.
Edi Basri juga menyinggung peran PT Riau Petroleum yang diharapkan mampu berkontribusi lebih besar melalui kerja sama strategis dengan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Sinergi tersebut dinilai penting, terutama dalam hal alih teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, agar ke depan Riau Petroleum dapat terintegrasi dan memberi manfaat langsung bagi daerah.
Sementara itu, kondisi PT Permodalan Investasi Riau (PIR) turut menjadi sorotan. Meski secara legal masih berstatus sebagai BUMD, perusahaan tersebut disebut sudah tidak lagi menjalankan aktivitas usaha. Situasi ini dinilai tidak sehat dan memerlukan evaluasi menyeluruh.
“Evaluasi BUMD ini sejalan dengan pembentukan Panitia Khusus Optimalisasi Pendapatan Daerah di DPRD Riau serta tim optimalisasi yang dibentuk pemerintah provinsi. Sinkronisasi antara legislatif dan eksekutif sangat penting untuk memperkuat PAD di tengah keterbatasan APBD,” ujarnya.
Tak hanya BUMD, Komisi III DPRD Riau juga menilai kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) masih perlu ditingkatkan. Beberapa sektor pajak disebut belum tergarap maksimal, seperti pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak kendaraan bermotor.
Sebagai penutup, DPRD Riau mendorong pemerintah provinsi segera mengisi seluruh jabatan kepala badan dan dinas dengan pejabat definitif, bukan pelaksana tugas. Langkah tersebut dinilai penting agar organisasi dapat bekerja lebih fokus dan efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah. **
