HarianUpdate.com | Pekanbaru – Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PDI Perjuangan, Zulkardi, mendorong Pemerintah Kota Pekanbaru untuk segera menetapkan kebijakan parkir gratis secara menyeluruh. Ia menilai kebijakan parkir gratis yang saat ini baru diterapkan di gerai ritel nasional berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku usaha kecil dan kawasan permukiman.
Pernyataan tersebut disampaikan Zulkardi menyusul adanya pengaduan masyarakat terkait masih maraknya pungutan parkir oleh juru parkir tanpa identitas resmi di sejumlah lokasi, termasuk warung harian di sepanjang Jalan Rindang hingga kawasan Tangkerang Labuai, Minggu (1/2/2026).
Menurut Zulkardi, kebijakan publik tidak boleh diterapkan secara parsial atau hanya menyasar kelompok usaha tertentu, sementara sektor lain justru dibebani pungutan yang tidak jelas dasar hukumnya.
“Kami mendukung kebijakan parkir gratis di Indomaret dan Alfamart, dan harus dipastikan benar-benar gratis tanpa pungutan parkir. Namun pemerintah kota juga harus berani menetapkan parkir gratis secara menyeluruh, terutama di warung harian, ruko, UMKM, swalayan lokal, hingga rumah sakit,” tegas Zulkardi.
Ia menilai, warung harian dan usaha kecil yang berada di kawasan permukiman tidak menimbulkan dampak kemacetan yang signifikan, sehingga praktik pungutan parkir di lokasi tersebut sulit untuk dibenarkan.
Zulkardi juga mempertanyakan kejelasan legalitas pungutan parkir yang dilakukan oleh juru parkir tanpa identitas resmi. Menurutnya, kondisi tersebut membuka ruang terjadinya praktik pungutan liar yang tidak memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.
“Pertanyaannya jelas, uang parkir itu masuk ke kas daerah atau justru ke kantong pribadi? Jika tidak ada kepastian, maka praktik seperti ini harus dihentikan. Apalagi jika juru parkir hanya menggunakan rompi tanpa identitas resmi,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Pekanbaru menerima banyak keluhan dari pelaku usaha kecil yang merasa kebijakan parkir saat ini bersifat diskriminatif dan merugikan ekonomi masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, Zulkardi menyampaikan bahwa Fraksi PDI Perjuangan akan menyurati Pemerintah Kota Pekanbaru agar memperluas regulasi parkir gratis sebagai bentuk perlindungan terhadap pelaku UMKM dan masyarakat kecil.
“Kami akan bersurat secara resmi kepada pemerintah kota agar parkir di UMKM, kedai harian, swalayan lokal, dan rumah sakit digratiskan. Ini penting untuk memberikan kepastian hukum. Pemerintah kota tidak boleh setengah-setengah dalam mengambil kebijakan,” tambahnya.
DPRD Kota Pekanbaru melalui Fraksi PDI Perjuangan menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar aspirasi tersebut ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan konkret. Zulkardi memastikan pihaknya akan mendorong rekomendasi resmi hingga pembahasan regulasi demi keberpihakan kepada masyarakat dan pelaku usaha kecil. (Ed)
