HarianUpdate.com | Pekanbaru – Upaya menekan angka kriminalitas di Kota Pekanbaru dinilai perlu dilakukan melalui penguatan sistem keamanan berbasis lingkungan. Langkah tersebut dianggap lebih efektif jika melibatkan peran aktif masyarakat yang disinergikan dengan aparat penegak hukum.
Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PDI Perjuangan, Zulkardi, mendorong pemerintah daerah untuk merealisasikan pembangunan pos ronda di setiap kawasan permukiman. Selain itu, ia juga mengusulkan pemberian honor bagi petugas ronda serta pemasangan kamera pengawas (CCTV) sebagai bagian dari sistem pengamanan terpadu.
Menurut Zulkardi, meningkatnya kasus kejahatan jalanan seperti jambret, begal, dan pencurian dalam beberapa waktu terakhir tidak dapat dilepaskan dari persoalan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
“Banyak pelaku kejahatan merupakan pecandu narkoba. Karena itu, selain penindakan kejahatan, yang juga harus dibersihkan adalah jaringan dan lokasi peredaran narkoba di Pekanbaru,” ujar Zulkardi, Sabtu (31/1/2026).
Ia meminta aparat penegak hukum untuk lebih serius dan konsisten dalam memberantas peredaran narkotika hingga ke tingkat paling bawah. Menurutnya, penanganan narkoba menjadi kunci penting dalam menekan angka kriminalitas.
Selain itu, Zulkardi juga menekankan perlunya peningkatan patroli kepolisian di kawasan yang dinilai rawan tindak kejahatan, guna memberikan rasa aman dan kehadiran negara di tengah masyarakat.
“Patroli rutin di titik rawan sangat penting agar masyarakat merasa terlindungi,” katanya.
Lebih lanjut, ia menilai keamanan lingkungan tidak bisa hanya dibebankan kepada kepolisian. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat agar sistem pengamanan berjalan efektif dan berkelanjutan.
Sebagai bentuk dukungan konkret, DPRD Kota Pekanbaru, lanjut Zulkardi, siap mendorong pengalokasian anggaran melalui APBD untuk pembangunan pos ronda di seluruh wilayah kota. Selain itu, DPRD juga membuka peluang penganggaran honor bagi petugas ronda agar penjagaan lingkungan dapat berjalan optimal.
“Jika penjaga ronda aktif dan memiliki tanggung jawab karena diberikan honorarium, maka potensi kejahatan bisa ditekan, apalagi jika bersinergi dengan kepolisian,” jelasnya.
Zulkardi optimistis kemampuan keuangan daerah memungkinkan realisasi program tersebut. Ia juga mendorong pemasangan CCTV di setiap kampung yang terintegrasi dengan pos ronda, sehingga pengawasan lingkungan dapat dilakukan secara lebih efektif.
“Dengan pos ronda yang aktif, petugas yang bertanggung jawab, serta CCTV yang terpasang di lingkungan warga, ruang gerak pelaku kejahatan akan semakin terbatas. Ini langkah nyata untuk menekan kriminalitas di Pekanbaru,” pungkasnya. (RB)
