HarianUpdate.com | Pekanbaru – Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPR mendapat penolakan tegas dari PDI Perjuangan. Sikap tersebut kembali disuarakan Fraksi PDIP DPRD Kota Pekanbaru yang menegaskan komitmen partai untuk tetap menjaga kedaulatan rakyat melalui pemilihan langsung.
Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PDIP, Tekad Abidin, menyatakan bahwa partainya konsisten mempertahankan sistem pemilihan one man one vote sebagaimana telah berjalan selama ini.
Menurutnya, posisi PDI Perjuangan sudah jelas, baik di tingkat nasional maupun daerah, yaitu berpihak pada hak rakyat untuk menentukan pemimpin secara langsung.
“Kedaulatan berada di tangan rakyat. Sesuai amanat konstitusi, rakyatlah yang berhak memilih pemimpinnya, bukan lembaga lain,” ujar Tekad, Kamis (15/1/2026).
Ia menegaskan, PDIP akan terus bersama masyarakat untuk mempertahankan mekanisme pemilihan langsung, baik untuk pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden. Prinsip tersebut, kata dia, sejalan dengan garis perjuangan partai yang menempatkan suara rakyat sebagai inti demokrasi.
Tekad juga mengingatkan bahwa pemilu langsung pertama kali digelar pada era Presiden Megawati Soekarnoputri. Kebijakan itu dinilainya sebagai tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia.
“Keputusan melaksanakan pemilu langsung merupakan sikap kenegarawanan yang harus dihormati. Sistem ini menjadi fondasi kuat demokrasi yang kita jalankan hingga hari ini,” katanya.
Terkait alasan tingginya biaya politik yang kerap dijadikan dasar untuk mengubah sistem pemilihan, Tekad menilai persoalan tersebut tidak terletak pada mekanisme pemilihan langsung, melainkan pada aspek pengawasan dan penegakan aturan.
Menurutnya, lembaga pengawas seperti Bawaslu justru harus diperkuat agar praktik politik uang dapat ditekan secara maksimal.
“Sudah ada Bawaslu sebagai instrumen pengawasan. Yang perlu dilakukan adalah memperkuat kewenangannya serta mempertegas sanksi, bukan mengambil hak rakyat untuk memilih,” tegasnya.
Ia menilai, efisiensi anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi partisipasi rakyat dalam demokrasi. Negara seharusnya hadir memperbaiki tata kelola pemilu agar berjalan jujur dan adil.
“Solusinya adalah memperkuat instrumen demokrasi, bukan mencabut hak konstitusional warga. Biarkan rakyat menentukan pilihannya tanpa tekanan dan tanpa politik uang,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Tekad menegaskan bahwa seluruh kader PDI Perjuangan akan tetap tegak lurus pada arahan Ketua Umum serta menjaga ideologi partai yang berlandaskan kedaulatan rakyat. (Ed)
