Politik

Pemprov Riau Tetapkan Siaga Darurat Karhutla 2026, DPRD Beri Dukungan

5
×

Pemprov Riau Tetapkan Siaga Darurat Karhutla 2026, DPRD Beri Dukungan

Sebarkan artikel ini
Pemprov Riau Tetapkan Siaga Darurat Karhutla 2026, DPRD Beri Dukungan
Teks foto: Ketua DPRD Riau, Kaderismanto. (IR/HUC)

HarianUpdate.com | Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Riau resmi memberlakukan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026. Kebijakan ini diambil sebagai respons atas meningkatnya jumlah titik panas serta munculnya kejadian kebakaran di sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir.

Penetapan status siaga darurat tersebut mulai berlaku sejak Jumat (13/2/2026) dan akan berlangsung hingga 30 November 2026. Ketentuan ini tertuang dalam surat keputusan yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Gubernur Riau sebagai dasar penguatan langkah pencegahan dan penanganan karhutla di daerah.

Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, menyampaikan apresiasi atas langkah cepat pemerintah provinsi. Ia menilai kebijakan ini penting sebagai bentuk antisipasi dini agar potensi kebakaran tidak berkembang menjadi lebih luas dan menimbulkan dampak besar bagi masyarakat.

“Kami mendukung penuh penetapan status siaga darurat ini. Langkah tersebut sudah tepat sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla,” ujar Kaderismanto kepada Harianupdate.com, Sabtu (14/2/2026).

Pria yang akrab disapa Kade itu menambahkan, dengan adanya status siaga darurat, koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan semakin mudah dilakukan. Selain itu, Riau berpeluang memperoleh dukungan sarana dan prasarana, seperti helikopter patroli udara, pesawat water bombing, serta kemudahan akses penggunaan anggaran darurat untuk kegiatan pencegahan dan pemadaman.

Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan BPBD dan Pemadam Kebakaran Riau, Jim Gafur, yang mewakili Kepala BPBD M. Edy Afrizal, menyebutkan bahwa kondisi di sejumlah kabupaten dan kota mulai menunjukkan peningkatan risiko.

“Penetapan status ini dilakukan karena kebakaran lahan sudah mulai terdeteksi di beberapa lokasi. Dibutuhkan penanganan yang lebih terkoordinasi dan terpadu,” jelas Jim Gafur. (IR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *