HarianUpdate.com | Pekanbaru – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Riau belum mengambil posisi resmi terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang belakangan digulirkan oleh Partai Gerindra.
Hingga saat ini, PKS baik di tingkat daerah maupun pusat masih memusatkan perhatian pada penanganan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Salah satu fokus utama adalah membantu masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
Ketua Fraksi PKS DPRD Riau, Ayat Cahyadi, menyampaikan bahwa partainya belum dapat memberikan pernyataan sikap terkait wacana perubahan mekanisme Pilkada tersebut. Menurutnya, PKS masih menunggu arahan resmi dari pimpinan pusat partai.
“Sampai sekarang belum ada instruksi dari Presiden PKS terkait wacana itu. Saat ini arahan partai masih fokus pada penanganan bencana,” ujar Ayat, Sabtu (3/1/2025).
Ia menjelaskan, dalam waktu dekat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS akan kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Aceh Tamiang. PKS Riau juga dijadwalkan mengirimkan tambahan relawan ke wilayah tersebut pada pekan depan.
“Insya Allah, PKS Riau akan kembali menurunkan relawan tambahan untuk membantu warga Aceh Tamiang,” katanya.
Selain mengirimkan relawan, PKS Riau juga telah menyalurkan berbagai bantuan logistik bagi masyarakat yang terdampak banjir. Ayat menuturkan, kondisi warga di lokasi bencana masih cukup memprihatinkan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
Menurutnya, warga terdampak banjir masih mengalami kesulitan dalam menjalankan ibadah karena keterbatasan perlengkapan salat. Di sisi lain, meski dapur umum telah tersedia, stok logistik dinilai masih belum mencukupi.
“Dapur umum memang sudah ada, tetapi persediaan logistik sangat terbatas. Apalagi beberapa hari terakhir wilayah Aceh Tamiang kembali diguyur hujan terus-menerus sehingga memicu banjir susulan,” ungkapnya.
Atas kondisi tersebut, Ayat menegaskan bahwa PKS, baik di tingkat pusat maupun daerah, saat ini memprioritaskan agenda kemanusiaan. Sikap partai terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan disampaikan setelah ada arahan resmi dari pimpinan pusat. **
