HarianUpdate.com | Jakarta – Indonesian Journalist Watch (IJW) mengkritik pelaksanaan kegiatan retret wartawan yang digelar Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menjelang Hari Pers Nasional (HPN). Pasalnya, kegiatan tersebut dinilai hanya melibatkan wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), sementara organisasi kewartawanan lainnya tidak diikutsertakan.
Ketua Umum IJW, KRH HM Jusuf Rizal, SH, menilai kebijakan tersebut mencerminkan sikap diskriminatif dan berpotensi melukai rasa keadilan di kalangan insan pers.
“IJW memandang kebijakan retret yang hanya melibatkan wartawan PWI seolah-olah menganggap organisasi wartawan selain PWI tidak penting. Padahal, banyak wartawan dari organisasi lain yang juga aktif meliput dan memberitakan kebijakan Kemenhan maupun pemerintah pusat dan daerah,” ujar Jusuf Rizal melalui pesan kepada Harianupdate.com, Rabu (4/2/2026)
Aktivis yang juga dikenal sebagai wartawan senior dan penggiat antikorupsi itu menyebutkan, jumlah wartawan di Indonesia sangat besar dan berasal dari berbagai organisasi. Karena itu, menurutnya, kegiatan pembinaan atau pelatihan seharusnya bersifat inklusif.
“Jika tidak ingin disebut diskriminatif, semestinya Kemenhan melibatkan organisasi wartawan lain, baik yang tergabung dalam Dewan Pers maupun yang berada di luar Dewan Pers,” katanya.
Ia menyebutkan, sejumlah organisasi wartawan yang tergabung dalam Dewan Pers antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), dan Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI). Sementara organisasi di luar Dewan Pers di antaranya Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI).
Menurut Jusuf Rizal, sebagai pejabat negara, Menteri Pertahanan seharusnya bersikap bijak dan menjaga netralitas dalam membangun hubungan dengan insan pers.
“Ribuan wartawan di Indonesia membutuhkan sentuhan pelatihan agar profesional dan tetap kritis secara konstruktif. Justru banyak wartawan di luar PWI yang selama ini konsisten menjalankan fungsi kontrol sosial,” ujarnya.
IJW juga menilai, kegiatan retret yang bersifat eksklusif berpotensi menimbulkan persepsi adanya kepentingan tertentu di balik pelaksanaannya. Karena itu, IJW meminta Kemenhan memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait dasar pelaksanaan kegiatan yang hanya melibatkan satu organisasi kewartawanan.
“Kami berharap Kemenhan bersikap netral dan tidak memunculkan kesan membeda-bedakan wartawan berdasarkan afiliasi organisasi. Semua insan pers memiliki kedudukan yang sama,” tegasnya. **
