HarianUpdate.com | Labura – Proyek pembangunan septik tank di Desa Kuala Beringin, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan batu Utara, Sumatera Utara, kini menuai sorotan publik. Dengan total anggaran lebih dari Rp2,43 miliar yang bersumber dari APBD Perubahan Tahun 2024, sejumlah warga penerima manfaat justru mengeluhkan adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.
Berdasarkan data yang dihimpun, program pembangunan septik tank ini dibagi ke dalam dua kelompok kerja masyarakat (KKM), yaitu:
KKM Bersama
Jumlah titik: 60 unit
Pagu anggaran: Rp1.000.000.000
KKM Bersatu
Jumlah titik: 113 unit
Pagu anggaran: Rp1.438.602.000
Sehingga, total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp2.438.602.000.
Namun, dari pantauan di lapangan serta informasi masyarakat, pengelolaan dana tersebut dinilai tidak transparan. Bahkan, sejumlah warga menyebut kualitas bangunan jauh dari standar, sementara masih ada beban biaya tambahan yang ditanggung penerima manfaat.
Menanggapi dugaan tersebut, Dewan Pimpinan Wilayah Aliansi Pemuda Mahasiswa (DPW ASPEMA) Sumatera Utara turut angkat bicara. Ketua DPW ASPEMA Sumut, Sahmurad, menilai persoalan ini mencerminkan lemahnya pengawasan pemerintah daerah serta adanya indikasi kuat praktik korupsi.
“Kami dari DPW ASPEMA Sumut mendesak aparat penegak hukum agar mengusut tuntas dugaan korupsi dan mark up anggaran ini dengan serius dan transparan. Jangan sampai persoalan ini kabur karena intervensi politik atau kepentingan pihak tertentu,” tegas Sahmurad, Rabu (20/08/2025).
Lebih lanjut, Sahmurad menegaskan bahwa pihaknya akan melengkapi data dan segera melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut).
“Kami akan segera melengkapi data dan melaporkan dugaan korupsi ini ke Kejati Sumut. Jika terbukti ada oknum yang terlibat, aparat hukum harus segera bertindak. Jangan diam. Tangkap bila memang terbukti,” katanya.
ASPEMA juga memastikan akan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kejati Sumut dalam minggu ini, sebagai bentuk tekanan moral agar aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional.
“Kami berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas. Baik melalui kajian hukum, advokasi, aksi damai, maupun pemberitaan media. Dugaan korupsi ini jangan hanya jadi wacana, tetapi harus ditindaklanjuti demi memberikan keadilan bagi masyarakat,” tutup Sahmurad.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait pelaksana kegiatan maupun instansi berwenang di Pemkab Labura belum berhasil dikonfirmasi atas dugaan penyimpangan proyek pembangunan septik tank tersebut. (Tim)
