HarianUpdate.com | Pekanbaru – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup sebagai bagian dari program strategis pembangunan daerah.
Komitmen tersebut disampaikannya saat membuka Lokakarya dan Dialog Multipihak Green for Riau Initiative: Rencana Mitigasi, Safeguards, dan Aktor Kunci yang digelar di Hotel Pangeran Pekanbaru, Kamis (29/1/2026).
Kegiatan ini dihadiri Kapolda Riau Irjen Pol. Herry Heryawan, Minister Counsellor for Development British Embassy Indonesia Saul Hathaway, Country Coordinator UNEP UN-REDD Programme Indonesia Bambang Arifatmi, serta Staf Ahli Bidang Perubahan Iklim Kementerian Kehutanan RI Prof Dr Haruni Krisnawati yang mengikuti secara daring. Turut hadir para bupati, wali kota, wakil kepala daerah, pelaku usaha, NGO, lembaga adat, serta pemangku kepentingan lainnya di Provinsi Riau.
Dalam sambutannya, SF Hariyanto menyampaikan bahwa Green for Riau Initiative dirancang sebagai wadah strategis untuk memperkuat kerangka pembangunan lingkungan yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah.
“Program ini menjadi bukti keseriusan Pemprov Riau dalam menjaga kualitas lingkungan hidup di daerah. Ini bukan hanya wacana, tapi bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Provinsi Riau telah mencatatkan penurunan emisi gas rumah kaca hingga 13 persen, sebagai hasil dari berbagai kebijakan dan upaya pengendalian lingkungan yang dijalankan.
Selain itu, SF Hariyanto menyinggung perkembangan penertiban kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Setelah penanganan kebun sawit ilegal oleh Satgas PKH, tercatat sebanyak 237 kepala keluarga telah dialokasikan keluar dari kawasan tersebut.
“Dalam waktu dekat, Pemprov Riau bersama instansi terkait akan melakukan penanaman kembali tanaman hutan dengan target luasan sekitar 1.000 hektare. Kami berharap dukungan penuh dari seluruh masyarakat,” jelasnya.
Kapolda Riau Irjen Pol. Herry Heryawan dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa paradigma pengamanan publik saat ini telah berkembang, tidak hanya berfokus pada ancaman kekerasan, tetapi juga menjamin keselamatan manusia secara menyeluruh, termasuk dari dampak kerusakan lingkungan.
“Krisis lingkungan bukan lagi isu sektoral. Dampaknya sangat luas dan berpengaruh terhadap ekonomi serta pembangunan,” tegasnya.
Ia menambahkan, Polda Riau telah menerapkan konsep green policing sebagai pendekatan pengamanan yang berpihak pada kelestarian alam.
“Berbuat baik kepada lingkungan berarti menjaga keselamatan manusia. Jika kita menjaga alam, alam juga akan menjaga kita,” ujarnya.
Sementara itu, Saul Hathaway menyatakan dukungan British Embassy terhadap upaya Pemerintah Indonesia dalam perbaikan lingkungan hidup, khususnya pengurangan emisi gas rumah kaca yang sejalan dengan target nasional tahun 2030.
Prof Dr Haruni Krisnawati menilai Provinsi Riau memiliki posisi strategis sekaligus rentan terhadap bencana ekologis, mengingat tingginya aktivitas sektor usaha yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya alam.
“Jika Green for Riau Initiative berjalan optimal, Riau berpotensi menjadi model bagi daerah lain dalam menyeimbangkan kepentingan lingkungan, sosial, dan ekonomi,” ungkapnya.
Sedangkan Bambang Arifatmi menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam upaya mitigasi lingkungan dan bencana, termasuk pelibatan masyarakat adat serta penerapan kearifan lokal dalam setiap kebijakan yang diambil. (RB)
