HarianUpdate.com | Riau – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal ini ditunjukkan melalui kehadiran perwakilan Pemprov Riau pada kegiatan Desk Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola yang digelar bersama Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) serta Kejaksaan Tinggi Riau, Kamis (28/8/2025).
Forum tersebut menjadi ruang strategis memperkuat koordinasi antarinstansi dalam mendorong implementasi program pencegahan korupsi. Selain itu, turut dibahas langkah konkret perbaikan tata kelola pemerintahan di daerah, terutama terkait pengelolaan anggaran dan pelayanan publik.
Pj Sekretaris Daerah Provinsi Riau, M. Job Kurniawan, menegaskan bahwa pencegahan korupsi tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab seluruh perangkat daerah.
“Pencegahan korupsi harus dimulai dari sistem yang sehat. Jika tata kelola kita diperbaiki, maka peluang terjadinya praktik korupsi akan semakin kecil,” ujar Job.
Ia menambahkan, Pemprov Riau akan terus memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum, kementerian terkait, dan seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam pengawasan tata kelola. Kolaborasi ini dinilai penting agar pencegahan korupsi tidak hanya sebatas wacana, tetapi benar-benar terimplementasi dalam pelayanan publik.
Selain itu, forum ini juga diharapkan menjadi momentum untuk mempercepat digitalisasi tata kelola pemerintahan di Riau. Menurut Job, sistem berbasis teknologi akan semakin memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
“Digitalisasi adalah salah satu cara efektif untuk menutup celah korupsi. Oleh karena itu, Pemprov Riau akan terus mendorong percepatan transformasi digital di berbagai sektor layanan,” katanya.
Kegiatan ini menjadi bukti keseriusan Pemprov Riau dalam membangun sistem pemerintahan yang berintegritas. Dengan sinergi dan langkah nyata, Pemprov optimistis mampu mewujudkan tata kelola yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. (Red)
