HarianUpdate.com | Riau – Pemerintah Provinsi Riau turut ambil bagian dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga serta menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, khususnya menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri.
Rakor tersebut diikuti jajaran Pemprov Riau dari Ruang Rapat Command Center (RCC) Lancang Kuning, Kota Pekanbaru, Senin (9/2/2026), bersamaan dengan seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Forum ini dimanfaatkan sebagai sarana penyamaan langkah dalam merumuskan kebijakan pengendalian inflasi di tingkat nasional maupun regional.
Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, yang memimpin rapat, memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional saat ini berada pada angka 5,11 persen secara tahunan (year on year). Sementara itu, inflasi nasional tercatat sebesar 3,55 persen (yoy), meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang berada di kisaran 2,92 persen.
Menurut Tito, keseimbangan inflasi perlu terus dijaga agar kepentingan masyarakat sebagai konsumen tetap terlindungi, sekaligus tidak merugikan produsen.
Ia juga mengungkapkan sejumlah kelompok pengeluaran yang menjadi penyumbang utama inflasi Januari 2026 dibandingkan Januari 2025, di antaranya kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mencapai 15,22 persen, terutama dipicu oleh kenaikan harga emas perhiasan. Selain itu, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga tercatat sebesar 11,93 persen.
“Kenaikan tarif listrik terjadi karena pada Januari–Februari 2025 masih diberikan subsidi 50 persen bagi pelanggan hingga 2.200 VA, sedangkan pada tahun 2026 subsidi tersebut tidak lagi berlaku,” jelas Tito.
Meski demikian, Tito menyebutkan bahwa secara bulanan (month to month), kondisi nasional justru menunjukkan tren positif dengan terjadinya deflasi dari 0,64 persen pada Desember menjadi -0,15 persen pada Januari.
“Deflasi tersebut terutama dipengaruhi oleh turunnya harga pada kelompok makanan dan minuman sebesar -1,03 persen serta sektor transportasi -0,46 persen,” tambahnya.
Sejalan dengan kondisi nasional, Provinsi Riau juga menunjukkan capaian yang cukup baik dalam pengendalian harga. Pada Minggu pertama Februari 2026, Indeks Perubahan Harga (IPH) Riau tercatat turun sebesar -0,46 persen, yang menandakan harga sejumlah komoditas strategis relatif terkendali.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa inflasi Januari 2026 yang relatif lebih tinggi secara nasional dipengaruhi fenomena low base effect, terutama akibat penyesuaian tarif listrik. Ia memproyeksikan kondisi tersebut akan kembali normal pada Maret hingga April 2026.
“Atas perkembangan tersebut, pada Minggu pertama Februari 2026 terdapat 22 provinsi yang mengalami penurunan IPH, sementara 15 provinsi lainnya mencatat kenaikan,” kata Ateng.
Untuk Provinsi Riau, penurunan IPH didorong oleh turunnya harga beberapa komoditas utama seperti telur ayam ras, beras, dan daging sapi.
Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Helmi D, menegaskan komitmen Pemprov Riau untuk menindaklanjuti seluruh arahan Kemendagri dalam rangka pengendalian inflasi daerah. Menurutnya, koordinasi lintas perangkat daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus diperkuat.
“Pemprov Riau akan mengintensifkan pemantauan harga, menjaga kelancaran distribusi, serta memastikan ketersediaan pasokan agar stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujar Helmi. (Ir)
