Politik

DPRD Riau Telusuri Kebocoran dan Potensi Retribusi, 28 OPD Akan Dipanggil

8
×

DPRD Riau Telusuri Kebocoran dan Potensi Retribusi, 28 OPD Akan Dipanggil

Sebarkan artikel ini
DPRD Riau Telusuri Kebocoran dan Potensi Retribusi, 28 OPD Akan Dipanggil
Teks foto: Ketua Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau, Abdullah, saat memberikan keterangan terkait evaluasi pendapatan daerah dari sektor retribusi, Senin (9/2/2026). RB/HUC

HarianUpdate.com | Riau – Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau terus memperluas fokus kerja dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah. Setelah sebelumnya mengkaji potensi pajak, kini perhatian diarahkan ke sektor retribusi yang dinilai belum tergarap maksimal.

Ketua Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau, Abdullah, menyampaikan bahwa kontribusi retribusi terhadap pendapatan daerah masih sangat rendah. Saat ini, penerimaan dari sektor tersebut hanya berada di kisaran Rp12 miliar per tahun.

Menurutnya, angka tersebut jauh tertinggal dibandingkan beberapa provinsi lain. Ia mencontohkan Provinsi Jawa Barat yang mampu membukukan retribusi hingga sekitar Rp75 miliar per tahun, serta Sumatera Barat yang telah mencapai Rp24 miliar.

“Jika kita bandingkan, posisi Riau masih jauh. Padahal potensi retribusi kita tidak kalah besar,” ujarnya.

Abdullah menilai, hampir seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta objek-objek retribusi lainnya masih mencatatkan penerimaan yang kecil. Kondisi ini, menurutnya, justru menunjukkan adanya peluang besar untuk dilakukan peningkatan.

“Kami melihat masih banyak potensi yang belum tergarap. Tugas kami sekarang adalah memetakan di mana saja potensi tersebut dan kemungkinan adanya kebocoran,” jelasnya.

Saat ini, Pansus bersama tenaga ahli tengah melakukan pendalaman terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi penerima retribusi. Tercatat, terdapat 28 OPD yang selama ini memiliki kewenangan memungut retribusi.

Dalam waktu dekat, Pansus berencana memanggil satu per satu OPD tersebut guna membahas secara rinci capaian dan kendala penerimaan retribusi.

Selain itu, Abdullah juga mengingatkan para kepala OPD, khususnya yang baru menjabat, agar tidak hanya berfokus pada realisasi belanja anggaran, tetapi juga serius memikirkan strategi peningkatan pendapatan daerah.

“Optimalisasi retribusi dan pengelolaan aset daerah harus menjadi perhatian bersama, karena ini menyangkut kemandirian fiskal Riau ke depan,” pungkasnya. (RB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *