HarianUpdate.com | Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) menegaskan komitmennya untuk terus menggerakkan peran koperasi dalam mendukung pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat pascabencana di wilayah Sumatra melalui Gerakan Koperasi Peduli Bencana Sumatra.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Intervensi Transisi Pemulihan Pascabencana Sumatra yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Jumat (2/1/2026).
Ferry mengungkapkan, bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah di Sumatra berdampak langsung terhadap aktivitas dan keberlangsungan koperasi, khususnya di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Di Sumatra Utara saja, banjir dan longsor dilaporkan menyebabkan kerugian koperasi dengan nilai mencapai Rp 37,72 miliar.
Selain itu, terdapat sembilan koperasi mitra Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang turut terdampak bencana, dengan total kerugian mencapai Rp 20,66 miliar. Rinciannya, lima koperasi berada di Aceh dan empat koperasi lainnya di Sumatra Utara.
“Menghadapi kondisi ini, pemerintah melalui Kemenkop dan LPDB mengambil langkah restrukturisasi pembiayaan untuk meringankan beban koperasi terdampak,” ujar Ferry dalam keterangannya.
Ia menjelaskan, kebijakan restrukturisasi dilakukan melalui pemberian masa tenggang (grace period) serta perpanjangan tenor pembiayaan hingga 60 bulan. Langkah tersebut disertai dengan pemantauan berkelanjutan guna menjaga keberlangsungan usaha koperasi pascabencana.
“Restrukturisasi ini diharapkan dapat membantu koperasi tetap bertahan dan kembali menjalankan kegiatan usahanya,” tambahnya.
Selain dukungan kebijakan pembiayaan, Kemenkop juga telah menyalurkan bantuan sosial kemanusiaan melalui Gerakan Koperasi Peduli Bencana Sumatra. Bantuan tersebut meliputi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, seperti perlengkapan kebersihan, kebutuhan sanitasi, penyediaan air bersih, perlengkapan bayi, mainan anak, mushaf Al-Qur’an, hingga kebutuhan pemulasaraan jenazah.
Total donasi yang berhasil dihimpun dari gerakan tersebut mencapai Rp 1,86 miliar, dan pemerintah memastikan dukungan anggaran akan terus ditambah seiring kebutuhan di lapangan.
“Kami akan terus memperkuat dukungan dan menambah anggaran bantuan untuk Gerakan Koperasi Peduli ini,” kata Ferry.
Sebagai tindak lanjut program pemulihan, Kemenkop bersama gerakan koperasi akan mendirikan posko-posko pemulihan di sejumlah wilayah terdampak, yakni Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, dan Agam. Posko tersebut akan berfungsi sebagai pusat distribusi bantuan sekaligus wadah konsolidasi pemulihan usaha koperasi.
“Posko ini juga akan menjadi pusat untuk mengaktifkan kembali kegiatan produksi dan distribusi koperasi, termasuk mendukung penyediaan kebutuhan bagi hunian sementara masyarakat terdampak,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ferry menekankan pentingnya pendataan pascabencana yang akurat dan terintegrasi agar seluruh program pemulihan dapat berjalan cepat dan tepat sasaran.
“Basis data yang presisi menjadi kunci agar proses pemulihan tidak berulang-ulang dalam pendataan dan penyaluran bantuan,” ujarnya.
Ke depan, Kemenkop juga akan memprioritaskan pembangunan sarana pendukung seperti gerai, gudang, dan fasilitas usaha bagi koperasi desa dan kelurahan terdampak. Pendampingan pemulihan usaha serta penguatan kelembagaan koperasi juga menjadi bagian dari strategi jangka menengah pemerintah.
“Kami bersama kementerian terkait akan mengonsolidasikan koperasi-koperasi di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh agar dapat kembali menjadi penggerak ekonomi masyarakat pascabencana,” pungkas Ferry.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Menko PMK Pratikno dan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Sejumlah menteri dan wakil menteri turut hadir, di antaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Menteri UMKM Maman Abdurrahman. **
