HarianUpdate.com | JAKARTA — Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa transformasi ekonomi digital merupakan langkah strategis untuk membawa Indonesia menjadi negara maju dan berdaya saing global.
Hal itu disampaikan Muhaimin dalam sambutannya pada pembukaan Festival Ekonomi Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025, yang disiarkan melalui kanal YouTube Bank Indonesia, Jumat malam (31/10/2025).
“Salah satu kata kuncinya adalah penguatan literasi dan inklusi digital yang mutlak dibutuhkan,” ujar Muhaimin.
Menurutnya, tanpa literasi keuangan yang memadai, potensi besar ekonomi digital akan kehilangan makna. Saat ini, kata Muhaimin, sekitar 40 persen penduduk Indonesia masih belum melek finansial, baik dari sisi pengetahuan, sikap, maupun perilaku.
Karena itu, transformasi digital tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur teknologi, tetapi juga harus menyentuh penguatan literasi keuangan dan perluasan akses masyarakat terhadap layanan digital.
“Digitalisasi ekonomi dan keuangan tidak boleh berhenti pada infrastruktur. Transformasi digital harus menyentuh literasi, memperluas akses, dan membangun kapasitas manusia,” tegasnya.
Muhaimin menjelaskan, tujuan utama digitalisasi adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan human-centered digital economy atau ekonomi digital yang berfokus pada peningkatan daya saing manusia.
Bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM, lanjutnya, literasi keuangan digital berarti memahami cara kerja sistem keuangan digital, memanfaatkannya untuk pengembangan usaha, sekaligus melindungi diri dari risiko kejahatan digital.
Ia juga menegaskan bahwa inklusi ekonomi digital harus menjamin seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari kemajuan teknologi.
“Ekonomi digital tidak boleh menjadi barang eksklusif yang justru memperdalam kesenjangan,” ujar Cak Imin — sapaan akrabnya.
Untuk itu, Menko PM menilai pembangunan ekonomi digital perlu bertumpu pada tiga fondasi utama:
Akses yang merata melalui pemerataan infrastruktur dan konektivitas hingga pelosok;
Kesempatan yang setara bagi UMKM, perempuan, dan generasi muda; serta
Tata kelola yang adil agar data dan platform digital digunakan untuk kepentingan publik.
“Dengan cara itu, sistem keuangan nasional bisa dimanfaatkan oleh semua lapisan, profesi, dan kalangan masyarakat,” jelasnya.
Muhaimin menutup dengan ajakan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan digital di Indonesia.
“Kita harus bergerak bersama memastikan inklusi ekonomi digital benar-benar terjadi, berlangsung cepat, dan dirasakan oleh seluruh masyarakat,” pungkasnya. (Red)
Komentar