Daerah

Forum Konsultasi Publik RKPD 2027, Pemprov Riau Perkuat Arah Pembangunan Daerah

6
×

Forum Konsultasi Publik RKPD 2027, Pemprov Riau Perkuat Arah Pembangunan Daerah

Sebarkan artikel ini
Teks foto: Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Riau Tahun 2027 di Menara Dang Merdu BRKS, Pekanbaru, Rabu (18/2/2026). IR/HUC

HarianUpdate.com | Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Riau menetapkan penguatan sumber daya manusia, terutama sektor kesehatan, serta percepatan pembangunan infrastruktur sebagai fokus utama dalam perencanaan pembangunan tahun 2027.

Komitmen tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Menara Dang Merdu BRKS, Rabu (18/2/2026).

Forum ini menjadi tahapan awal yang penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah menuju tahun 2027, sekaligus wadah menyelaraskan program pemerintah dengan kebutuhan masyarakat.

SF Hariyanto menyampaikan bahwa pembangunan di Riau harus dilaksanakan secara terencana, terukur, dan berkesinambungan agar sejalan dengan visi daerah. Ia menekankan bahwa seluruh pihak perlu memiliki komitmen yang sama sehingga pembangunan tidak berjalan sporadis.

“Penguatan sumber daya manusia, khususnya di bidang kesehatan, adalah kebutuhan mendasar. Di sisi lain, infrastruktur juga harus menjadi perhatian serius. Jalan-jalan yang rusak harus kita benahi agar masyarakat merasa aman dan nyaman,” ujarnya.

Ia menambahkan, forum ini bukan sekadar menghasilkan dokumen perencanaan, tetapi harus mampu melahirkan kebijakan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Lebih lanjut, SF Hariyanto menjelaskan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus mempertimbangkan kemampuan fiskal yang terbatas, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat. Oleh karena itu, penentuan prioritas menjadi kunci utama.

Menurutnya, infrastruktur memiliki peran strategis sebagai penggerak produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, RKPD 2027 harus selaras dengan program prioritas nasional serta terintegrasi dengan program pemerintah kabupaten/kota.

“Melalui forum ini kita memastikan program dan anggaran tahun 2027 lebih terarah, tidak terpecah-pecah, dan benar-benar memberikan manfaat,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, pelaku usaha, pemerintah daerah, hingga masyarakat, untuk aktif memberikan masukan. Semua saran tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan dalam penyusunan Musrenbang 2027. (IR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *