HarianUpdate.com | Pekanbaru – Persoalan kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) kembali mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi V DPRD Provinsi Riau, Senin (2/2/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang medium DPRD Riau itu menghadirkan Dinas Pendidikan, perwakilan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Seni Budaya, serta pengurus MKKS SMK swasta se-Provinsi Riau.
Dalam forum tersebut, pihak sekolah swasta secara terbuka menyampaikan keberatan terhadap kebijakan BOSDA dan BOSDA afirmasi yang dinilai belum berpihak secara adil.
Salah seorang perwakilan sekolah swasta menegaskan bahwa selama ini kontribusi sekolah swasta tidak pernah merugikan pemerintah, namun perhatian yang diberikan masih jauh dari harapan.
“Kami tidak pernah membebani pemerintah. Tapi kami berharap ada perlakuan yang adil. Bantuan yang kami terima selama ini jauh lebih kecil dibanding sekolah negeri, dan usulan penyetaraan belum juga ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan, sekitar 25 persen siswa SMA/SMK swasta di Riau atau sekitar 400 ribu siswa merupakan penerima BOSDA. Namun, muncul kekhawatiran setelah beredar kabar bahwa anggaran BOSDA tahun 2026 untuk sekolah swasta akan dihapus.
Di sisi lain, Dewan Pengawas Pendidikan Provinsi Riau menilai kebijakan anggaran BOSDA seharusnya dibahas bersama DPRD agar memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur.
Selain itu, ia turut menyoroti persoalan kekurangan tenaga pengajar di sekolah swasta yang semakin terasa akibat banyaknya guru yang beralih status menjadi PPPK atau ASN dan berpindah ke sekolah negeri.
“Kondisi ini perlu perhatian serius. Sekolah swasta makin kekurangan guru karena banyak yang lulus PPPK dan pindah ke negeri,” katanya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, menjelaskan bahwa kebijakan BOSDA sangat dipengaruhi oleh kondisi keuangan daerah.
Ia memaparkan bahwa sejak 2017 BOSDA awalnya hanya diberikan untuk sekolah negeri. Baru pada 2020, bantuan tersebut mulai dialokasikan juga untuk sekolah swasta, meski dengan nominal yang berbeda.
“Tahun 2024 kita sudah menyepakati adanya BOSDA afirmasi untuk sekolah swasta, yang merupakan kombinasi dari BOS nasional, BOSDA, dan BOSDA afirmasi. Untuk BOSDA afirmasi sendiri seluruhnya sudah terealisasi,” jelasnya.
Erisman juga mengakui adanya penurunan dana transfer ke daerah pada tahun 2026 yang berdampak pada kemampuan anggaran.
“Kebijakan BOSDA 2024 akan kita evaluasi kembali. Harapannya, kondisi APBD bisa kembali stabil pada 2027. Untuk 2026, BOSDA afirmasi tetap kita upayakan masuk dalam perencanaan,” tutupnya.
RDP tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ihwan, Wakil Ketua Komisi V Abdul Kasim, serta anggota Komisi V lainnya seperti Fairus, Agus Triansyah, dan Rizal Zamzami.
Selain itu, hadir pula Ketua MKKS SMK Swasta Riau M. Faisal, Ketua MKKS SMK Swasta Pekanbaru M. Jefri, Sekretaris MKKS SMA Swasta Pekanbaru Maidia Saputra, serta para kepala sekolah swasta dari berbagai daerah di Riau. (WL)
Advetorial
