HarianUpdate.com | Pekanbaru – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Riau pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 menggelar rapat lanjutan di Ruang Rapat Medium DPRD Riau, Minggu (5/4/2026).
Rapat tersebut dilakukan untuk mempercepat proses pembahasan sebelum pelaksanaan rapat paripurna.
Ketua Pansus LKPJ 2025, Androy Aderianda, memimpin jalannya rapat dan mempersilakan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memaparkan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2025.
“Pendalaman ini bertujuan memastikan seluruh program yang dilaksanakan selaras dengan visi dan misi kepala daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan, dalam waktu satu pekan ke depan pansus akan menganalisis seluruh data yang telah disampaikan.
“Dalam satu minggu ke depan, pansus akan menentukan OPD mana saja yang akan diberikan catatan perbaikan guna mengoptimalkan potensi daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, sejumlah OPD menyampaikan capaian kinerja baik dari sisi realisasi fisik maupun keuangan.
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menjelaskan bahwa penilaian kinerja pegawai telah dilakukan secara objektif, serta ke depan akan menerapkan manajemen talenta dalam pengembangan karier aparatur sipil negara.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Pansus, Indra Gunawan Eet, menekankan pentingnya penerapan manajemen talenta secara tepat.
“Pengelolaan SDM harus dibarengi dengan pengendalian belanja pegawai serta upaya pemulihan kondisi APBD,” ujarnya.
Anggota pansus lainnya, Sumardany Zirnata dan Evi Juliana, turut memberikan masukan agar capaian kinerja dapat dipertahankan dan ditingkatkan, serta meminta penjelasan terkait pergeseran anggaran dan tunda bayar pada sejumlah OPD.
Sejumlah OPD lain seperti Diskominfotik, DLHK, Bappeda, dan Disperindag juga memaparkan capaian program. Secara umum, sebagian besar program dinilai telah berjalan, meskipun masih terdapat catatan terkait optimalisasi kinerja dan realisasi anggaran.
Androy juga menyoroti pentingnya peran Diskominfotik dalam mengantisipasi penyebaran informasi negatif.
“Perlu ada penguatan dalam penanganan informasi publik, termasuk klarifikasi terhadap berita hoaks,” katanya.
Di sektor lingkungan, DLHK diminta meningkatkan pengawasan serta memastikan penanganan isu lingkungan berjalan optimal, termasuk dalam aspek perizinan dan pengelolaan kawasan hutan.
Rapat ini merupakan bagian dari tahapan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah tahun 2025.
“Hasil pembahasan ini akan menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi DPRD pada rapat paripurna LKPJ,” tutup Androy.
Rapat dipimpin Ketua Pansus LKPJ Androy Aderianda, didampingi Wakil Ketua Indra Gunawan Eet, serta dihadiri anggota pansus lainnya. (IR)
Galery Foto
