HarianUpdate.com | Sumsel – Kejuaraan Pencak Silat Piala Rektor III Universitas Bina Darma Tingkat Nasional Tahun 2026 berlangsung meriah di GOR Denpo Jakabaring Sport City, Palembang, sejak 14 hingga 17 Mei 2026.
Mengusung tema “Satukan Tekad Raih Prestasi Tertinggi”, kegiatan tersebut menjadi bagian dari program rutin kampus sebagai mitra strategis Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Sumatera Selatan.
Ajang tersebut kini dipersiapkan untuk ditingkatkan statusnya menjadi agenda permanen dan masuk dalam kalender prestasi nasional cabang olahraga pencak silat.
Rektor Universitas Bina Darma, Edi Surya Negara, menyampaikan apresiasi terhadap konsistensi penyelenggaraan kejuaraan yang telah memasuki tahun ketiga.
“Kegiatan ini terus berkembang dan menjadi wadah pembinaan atlet pencak silat, khususnya di lingkungan perguruan tinggi,” ujarnya dalam sambutan pembukaan.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Wahyu Tri Hadiat mengatakan kejuaraan tahun ini diikuti hampir 40 kontingen dari berbagai perguruan tinggi, termasuk peserta dari luar Sumatera Selatan.
“Antusiasme peserta sangat tinggi. Ini menunjukkan pencak silat masih menjadi olahraga yang diminati dan terus berkembang,” katanya.
Namun di tengah pelaksanaan kegiatan, muncul sejumlah pertanyaan dari beberapa kontingen dan pemberitaan media terkait penggunaan istilah “tingkat nasional”, perubahan penyebutan nama kegiatan, hingga keabsahan rekomendasi dari Pengurus Besar IPSI.
Isu tersebut juga berkaitan dengan legalitas piagam penghargaan serta biaya pendaftaran yang telah dibayarkan peserta.
Menanggapi hal itu, Ketua IPSI Sumsel Eddy Santana Putra melalui Sekretaris Umum IPSI Sumsel, Darlis, menegaskan bahwa kegiatan tersebut sah secara organisasi dan telah mengantongi izin resmi.
“Kegiatan ini bersifat terbuka dan telah mendapatkan izin serta rekomendasi dari IPSI Sumsel. Jadi sah dan diakui keberadaannya,” kata Darlis saat ditemui awak media di lokasi kegiatan.
Ia menjelaskan, penggunaan istilah “tingkat nasional” mengacu pada cakupan peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, bukan berarti berstatus Kejuaraan Nasional resmi yang berada langsung di bawah koordinasi PB IPSI.
“Ada perbedaan yang jelas antara kejuaraan terbuka dan Kejuaraan Nasional resmi. Penamaan tingkat nasional merujuk pada skala partisipasi peserta,” ujarnya.
Darlis juga memastikan bahwa piagam penghargaan yang diterbitkan kepada para juara memiliki kekuatan hukum dan sah secara organisasi.
Menurutnya, pihak penyelenggara saat ini tengah melengkapi berbagai persyaratan administrasi agar kejuaraan tersebut dapat tercatat secara resmi dalam kalender prestasi nasional.
“Salah satu syarat utamanya adalah kegiatan harus diselenggarakan minimal tiga kali berturut-turut, dan syarat itu kini sudah terpenuhi,” jelasnya.
Kejuaraan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana pembinaan atlet pencak silat di lingkungan perguruan tinggi sekaligus melahirkan atlet-atlet potensial yang mampu berprestasi di tingkat regional maupun nasional.
Selain itu, proses pengusulan ke kalender prestasi nasional disebut terus dilakukan secara bertahap dan sesuai ketentuan organisasi demi mendukung kemajuan olahraga pencak silat di Indonesia. (JA)
