News

Izin PT RAPP Dicabut, WALHI Minta Lahan Dikembalikan kepada Masyarakat

×

Izin PT RAPP Dicabut, WALHI Minta Lahan Dikembalikan kepada Masyarakat

Sebarkan artikel ini
Teks foto: Salah satu lahan milik PT RAPP yang izinnya telah dicabut. (GM/HUC)

HarianUpdate.com | Pekanbaru – Pencabutan izin usaha PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) oleh pemerintah dinilai harus menjadi momentum untuk memulihkan kerusakan lingkungan sekaligus mengembalikan hak masyarakat atas ruang hidup yang selama ini terdampak aktivitas perusahaan.

Desakan tersebut disampaikan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau menyusul terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 tentang pencabutan izin PT RAPP.

Berdasarkan keterangan WALHI Riau, pencabutan izin tersebut berkaitan dengan sejumlah persoalan lingkungan, di antaranya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.

WALHI Riau menyebut, dasar pencabutan tersebut sejalan dengan sejumlah temuan dan hasil pemantauan organisasi itu terhadap aktivitas di areal kerja PT RAPP.

Direktur Eksekutif WALHI Riau, Eko Yunanda, mengatakan hasil analisis pihaknya menunjukkan areal kerja perusahaan tersebut berulang kali terindikasi mengalami karhutla, yakni pada 2015, 2016, 2017, 2020, dan 2026.

Salah satu kejadian yang menjadi perhatian adalah kebakaran pada 2026 di areal kerja PT RAPP, tepatnya di Estate Sungai Mandau, Kabupaten Bengkalis.

Selain itu, WALHI Riau mengungkapkan temuan dugaan belum optimalnya upaya pemulihan pascakebakaran, khususnya di Estate Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bahkan, menurut hasil pemantauan WALHI Riau, terdapat penanaman tanaman eukaliptus untuk kepentingan produksi di lokasi yang disebut sebagai kawasan prioritas restorasi pascakebakaran.

Atas kondisi tersebut, WALHI Riau menilai pencabutan izin tidak boleh berhenti pada keputusan administratif. Pemerintah diminta melakukan peninjauan menyeluruh terhadap seluruh dugaan pelanggaran, termasuk memastikan pertanggungjawaban perusahaan atas kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah konsesinya.

Eko Yunanda menegaskan, pencabutan izin PT RAPP harus dijalankan dengan dua agenda utama, yakni pemulihan lingkungan hidup dan pemulihan hak masyarakat atas ruang hidup.

Menurutnya, proses pascapencabutan izin harus diselaraskan dengan penyelesaian konflik agraria dan pemulihan hak masyarakat, terutama masyarakat adat yang selama ini mengklaim kehilangan akses terhadap wilayah kelola akibat perizinan perusahaan.

Ia juga meminta pemerintah memastikan seluruh tahapan pemulihan dilakukan secara partisipatif dan berkeadilan dengan melibatkan masyarakat yang terdampak langsung.

“Pemerintah harus memastikan pemulihan pascapencabutan. Baik pemulihan ekologis maupun pemulihan hak rakyat, termasuk masyarakat adat dan buruh. Untuk itu, kami mendorong pemerintah melibatkan masyarakat yang menjadi korban secara langsung, baik masyarakat adat, buruh, petani, organisasi masyarakat sipil, serta pihak-pihak lain untuk menyusun dan menjalankan skema pemulihan secara partisipatif dan adil,” ujar Eko.

Sementara itu, Ketua Dewan Daerah WALHI Riau, Jasmi, mengingatkan pemerintah agar pencabutan izin PT RAPP tidak diikuti dengan pengalihan pengelolaan areal kepada korporasi lain maupun perusahaan negara.

Menurutnya, pengalihan tersebut berpotensi menghilangkan tujuan utama pencabutan izin apabila tidak disertai pemulihan lingkungan dan pengembalian hak masyarakat.

“Izin PT RAPP tidak boleh dialihkan kepada korporasi lain atau bahkan ke Agrinas dan Perhutani seperti yang dilakukan pemerintah terhadap pencabutan 28 izin Januari lalu. Publik harus mendesak pemulihan lingkungan dan hak rakyat pascapencabutan izin,” kata Jasmi.

Ia mengingatkan, pemerintah harus memastikan bahwa lahan yang izinnya dicabut tidak kembali dikelola dengan pola yang mengabaikan aspek ekologis maupun hak masyarakat.

“Jika hal ini tidak dilakukan, artinya pencabutan ini hanya gimik pemulihan dan dicurigai ada kepentingan lain yang berpotensi turut merusak lingkungan hidup dan merampas hak rakyat,” tegasnya.

Desakan pemulihan hak masyarakat juga disampaikan Direktur Perkumpulan Elang, Besta Junandi.

Ia menyoroti wilayah Estate Dayun, Kabupaten Siak, yang menurutnya berkaitan dengan persoalan penguasaan ruang dan perkebunan masyarakat Desa Dayun.

Besta menyebut perizinan PT RAPP di wilayah tersebut telah berdampak terhadap ribuan hektare perkebunan masyarakat. Karena itu, pencabutan izin harus diikuti langkah konkret untuk mengembalikan hak masyarakat atas lahan dan ruang hidup mereka.

“Pemulihan hak rakyat yang dirampas selama ini harus menjadi langkah awal pascapencabutan izin. Pemerintah harus mengakselerasi perlindungan dan pengakuan ruang hidup rakyat menggunakan skema Perhutanan Sosial (PS) atau Tanah Objek Reforma Agraria (TORA),” ujar Besta.

Menurutnya, skema tersebut dapat menjadi salah satu jalan penyelesaian konflik sekaligus mengatasi ketimpangan penguasaan ruang di Provinsi Riau.

Lebih lanjut, WALHI Riau mendesak pemerintah meneruskan langkah pencabutan izin PT RAPP dengan melakukan penegakan hukum, evaluasi, hingga pencabutan izin terhadap korporasi lain yang diduga melakukan pelanggaran lingkungan.

WALHI Riau secara khusus meminta pemerintah mengevaluasi sedikitnya 38 izin korporasi yang menurut data organisasi tersebut memiliki areal kerja dengan kejadian karhutla sepanjang 2026.

Organisasi itu juga mendesak agar wilayah yang selama ini menjadi sumber konflik akibat perizinan korporasi ditinjau kembali dan, apabila terbukti terdapat perampasan hak masyarakat, dikembalikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Bagi WALHI Riau, pencabutan izin PT RAPP seharusnya menjadi awal dari proses pemulihan yang nyata, bukan sekadar perubahan status perizinan. Pemerintah dituntut memastikan kerusakan ekologis ditangani, konflik diselesaikan, dan masyarakat mendapatkan kembali hak atas ruang hidupnya. (GM)

Penulis: Gian MarbunEditor: Bobi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *