HarianUpdate.com | Karimun – Pemerintah Kabupaten Karimun mengambil langkah untuk mengatasi persoalan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah kepulauan atau hinterland. Selain mendorong adanya kebijakan transisi untuk menjaga kelancaran distribusi, Pemkab Karimun juga mempercepat pembangunan SPBU BBM Satu Harga di sejumlah wilayah kepulauan.
Langkah tersebut dilakukan menyusul perubahan sistem distribusi BBM yang sebelumnya menggunakan microsite Pertamina dan disebut berdampak terhadap kelancaran pasokan ke sejumlah wilayah di luar Pulau Karimun Besar.
Bupati Karimun Ing. H. Iskandarsyah kemudian menggelar rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para camat, serta manajemen PT Pertamina untuk membahas persoalan distribusi BBM di wilayah hinterland.
Dalam rapat tersebut, Iskandarsyah mendorong adanya kebijakan khusus dari BPH Migas terhadap penerapan Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2024, dengan mempertimbangkan kondisi geografis Kabupaten Karimun sebagai daerah kepulauan dan wilayah perbatasan.
“Kita tahu bahwa kondisi geografis Karimun sangat berbeda dengan daerah lain. Karimun adalah daerah kepulauan, berbatasan langsung dengan negara tetangga, dan merupakan wilayah terluar,” tegas Iskandarsyah, Senin (21/9/2026).
Untuk menjaga kondisi di lapangan, Bupati meminta kepastian distribusi BBM ke wilayah hinterland tetap berjalan selama masa transisi hingga Desember mendatang.
Menurutnya, kepastian pasokan menjadi penting karena masyarakat di pulau-pulau harus menanggung biaya tambahan apabila harus memperoleh BBM dari wilayah Karimun Besar.
Selain persoalan pasokan, Iskandarsyah juga menyoroti disparitas harga BBM yang dirasakan masyarakat di wilayah kepulauan. Karena itu, pembangunan SPBU BBM Satu Harga dinilai menjadi salah satu solusi untuk mendekatkan akses energi kepada masyarakat.
“Memang saat ini sedang dibangun SPBU BBM Satu Harga. Tujuannya murni untuk membantu masyarakat kita. Dengan beroperasinya fasilitas ini, tidak ada lagi disparitas harga, dan masyarakat di pulau tidak perlu lagi jauh-jauh menyeberang serta mengeluarkan ongkos ekstra,” papar Iskandarsyah.
Ia berharap pembangunan fasilitas tersebut dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat di wilayah hinterland memperoleh akses BBM dengan harga yang lebih seragam sesuai ketentuan program.
Dalam rapat koordinasi tersebut, PT Pertamina menyatakan komitmennya untuk mendukung kelancaran pasokan BBM sekaligus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur SPBU reguler maupun SPBU BBM Satu Harga di wilayah Kabupaten Karimun.
Sinergi antara pemerintah daerah, Pertamina, BPH Migas, dan pemangku kepentingan terkait diharapkan dapat menjaga ketersediaan BBM selama masa transisi sekaligus menghadirkan solusi jangka panjang bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
Pemkab Karimun juga mengimbau masyarakat tidak panik dan tetap mengikuti informasi resmi terkait distribusi BBM. Pemerintah daerah memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat di wilayah perbatasan menjadi salah satu perhatian dalam pelayanan publik. (MS)
