Opini
Kebijakan daerah sejatinya hadir untuk melindungi dan memudahkan masyarakat, bukan justru menambah beban, terutama dalam hal-hal yang bersifat mendasar. Namun, realitas yang terjadi di Kabupaten Simeulue belakangan ini memunculkan pertanyaan terkait implementasi kebijakan tersebut.
Dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2024, diatur sejumlah retribusi atas layanan publik, termasuk pengurusan surat kesehatan. Secara normatif, retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Namun dalam praktiknya, kebijakan ini perlu ditinjau kembali dari sisi keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat.
Pengalaman pribadi penulis saat mengurus surat kesehatan di RSUD Simeulue menjadi gambaran nyata. Untuk satu lembar surat kesehatan, dikenakan biaya sebesar Rp100.000. Bagi sebagian kalangan, angka ini mungkin tidak signifikan. Namun bagi banyak masyarakat, khususnya generasi muda yang sedang berjuang mencari pekerjaan, biaya tersebut cukup memberatkan.
Kondisi ekonomi masyarakat yang beragam seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam penetapan kebijakan. Tidak sedikit pemuda yang masih bergantung pada orang tua atau sedang berusaha mandiri dengan keterbatasan finansial. Dalam konteks ini, surat kesehatan bukan sekadar dokumen administratif, melainkan syarat penting untuk memperoleh pekerjaan.
Ketika biaya untuk mendapatkannya relatif tinggi, maka secara tidak langsung kebijakan tersebut berpotensi menjadi penghambat akses terhadap peluang kerja. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah kebijakan ini telah mempertimbangkan kondisi riil masyarakat, atau justru lebih menitikberatkan pada peningkatan pendapatan daerah?
Tidak ada yang keliru dengan penerapan retribusi. Namun, prinsip keadilan dan proporsionalitas perlu menjadi dasar dalam implementasinya. Mengurus surat kesehatan untuk keperluan administratif umum tentu berbeda dengan kebutuhan melamar pekerjaan.
Seorang pencari kerja harus menyiapkan berbagai dokumen pendukung seperti fotokopi berkas, pas foto, legalisir, hingga biaya transportasi. Ketika ditambah dengan biaya surat kesehatan yang cukup tinggi, beban tersebut menjadi berlipat, apalagi jika harus melamar ke beberapa tempat sekaligus.
Dalam konteks ini, diperlukan kepekaan kebijakan. Pemerintah Kabupaten Simeulue memiliki ruang untuk melakukan evaluasi, misalnya dengan menetapkan tarif khusus bagi pencari kerja atau memberikan keringanan bagi masyarakat tertentu. Langkah ini bukan berarti menghapus retribusi, melainkan menyesuaikannya dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Selain itu, transparansi dalam penetapan tarif juga menjadi hal penting. Masyarakat berhak mengetahui dasar dan perhitungan biaya yang dikenakan. Dengan keterbukaan informasi, kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah dapat terjaga.
Opini ini tidak dimaksudkan untuk menyalahkan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk masukan konstruktif. Harapannya, kebijakan yang ada dapat terus disempurnakan agar lebih berpihak kepada masyarakat.
Pada akhirnya, tujuan utama dari setiap kebijakan adalah menciptakan kesejahteraan bersama. Pemerintah daerah diharapkan dapat menghadirkan kebijakan yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga adil dan manusiawi.
Surat kesehatan seharusnya menjadi pintu pembuka menuju masa depan, bukan menjadi beban tambahan di awal perjuangan. Sudah saatnya kebijakan dilihat tidak hanya dari sisi penerimaan daerah, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Semoga ke depan, kebijakan di Simeulue semakin responsif, berkeadilan, dan benar-benar menjadi solusi bagi masyarakat.
Oleh : Rizki Muliawan, (Mahasiswa Simeuleu)
