HarianUpdate.com | Jakarta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muba melakukan koordinasi langsung ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna membahas penguatan kapasitas fiskal daerah, khususnya terkait optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH).
Pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Rabu (22/7/2026), dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Muba Drs. H. Syafaruddin, M.Si., bersama Ketua Komisi II DPRD Muba Jon Kenedi, S.H.. Rombongan diterima oleh Kepala Seksi Wilayah I Sumatera Selatan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Sahlia, beserta jajarannya.
Turut hadir mendampingi Ketua Komisi II DPRD Muba, yakni H. Amri Andi, Afrizal, S.T., Budi Haryanto, dan Taiwan. Dari jajaran Pemkab Muba hadir Kepala BKPSDM H. Pathi Riduan, Kepala Bapperida Dr. H. Mursalin, Plt. Kepala Bapenda Noor Yosept Saat, Sekretaris BPKAD Zukashmir, serta Kabag Hukum Setda Muba Yunita.
Dalam pertemuan tersebut, Sekda Muba menjelaskan bahwa kapasitas fiskal Kabupaten Musi Banyuasin saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun daerah tersebut merupakan salah satu penghasil minyak dan gas bumi di Indonesia.
Menurut Syafaruddin, kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik terus meningkat, sementara ruang fiskal daerah masih terbatas.
“Karena itu, kami melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kemendagri untuk mencari solusi terbaik, khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah dan optimalisasi Dana Bagi Hasil. Harapannya, kondisi fiskal daerah dapat semakin kuat sehingga pelayanan kepada masyarakat dan pemenuhan berbagai kewajiban pemerintah daerah dapat berjalan lebih optimal,” ujar Syafaruddin.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Muba Jon Kenedi menegaskan komitmen DPRD untuk mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Muba dalam memperjuangkan kepentingan fiskal daerah.
“DPRD akan terus mengawal dan mendukung setiap ikhtiar yang bertujuan memperkuat kemampuan fiskal daerah. Dengan kapasitas fiskal yang semakin baik, pembangunan dapat terus berjalan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk ASN, dapat lebih terjamin,” tegas Jon Kenedi.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Wilayah I Sumatera Selatan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Sahlia, memberikan sejumlah masukan teknis terkait langkah-langkah yang dapat ditempuh Pemerintah Kabupaten Muba dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat saat ini telah membentuk tim khusus untuk melakukan pendampingan kepada daerah-daerah yang mengalami keterbatasan kemampuan fiskal, terutama dalam memenuhi belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga upaya optimalisasi Dana Bagi Hasil serta pengelolaan keuangan daerah dapat mendukung keberlanjutan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin. (BW)
