HarianUpdate.com | Riau — Bupati Pelalawan H. Zukri menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025–2029 yang digelar di Balai Serindit, Komplek Gubernuran Riau, Pekanbaru, Senin (30/6/2025). Forum ini mengangkat tema “Riau Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis dan Maju (Riau Bedelau)”.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Riau H. Abdul Wahid, serta diikuti secara virtual oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas.
Dalam sambutannya, Gubernur Abdul Wahid menyampaikan bahwa Musrenbang RPJMD bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan momen penting untuk menyatukan visi dan strategi pembangunan lima tahun ke depan.
“Riau tidak bisa dibangun dengan cara biasa-biasa saja. Kita menghadapi tantangan seperti ketimpangan wilayah, keterbatasan akses dasar, dan kerusakan lingkungan. Namun, kita juga memiliki modal kuat,” ujar Gubernur Wahid.
Ia mengungkapkan bahwa perekonomian Riau tumbuh sebesar 4,65 persen pada triwulan I 2025, meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat 3,65 persen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau mencapai Rp1.112 triliun, menjadi yang terbesar kedua di luar Pulau Jawa. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat sebesar 75,67, tingkat kemiskinan menurun menjadi 6,36 persen, pengangguran turun ke angka 3,70 persen, serta rasio gini membaik ke 0,306.
Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka, tetapi juga dari dampak langsung yang dirasakan masyarakat. Visi “Riau Bedelau” diperkuat dengan tagline “Merawat Tuah, Menjaga Marwah” dan dijabarkan dalam enam program prioritas pembangunan:
Pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
1. Infrastruktur andal dan merata
2. Ekonomi berbasis hilirisasi
3. Penurunan kemiskinan dan ketimpangan
4. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik
5. Perlindungan budaya dan lingkungan hidup
Pemerintah Provinsi Riau juga menerapkan pendekatan spasial pembangunan melalui tiga Wilayah Pengembangan (WP):
1. WP Bernilai (Bengkalis, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Dumai)
2. WP Pilar Meranti (Pekanbaru, Kampar, Siak, Pelalawan, Kepulauan Meranti)
3. WP Gasing (Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan Singingi)
Dalam forum tersebut, Bupati Pelalawan H. Zukri menyampaikan sejumlah pandangan strategis. Ia menilai bahwa kemajuan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan, tetapi oleh pengelolaan yang tepat sasaran dan berpihak pada masyarakat.
“Musrenbang ini penting untuk menyelaraskan arah pembangunan. Kita juga harus memastikan bahwa pendapatan daerah dikelola secara adil dan efektif,” kata Bupati.
Ia juga mendorong adanya inisiatif daerah dalam mengusulkan proyek-proyek strategis yang bisa ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), terutama di sektor hilirisasi.
“Kita tidak harus menunggu dari pusat. Daerah bisa mulai menetapkan proyek strategis yang potensial, yang kemudian dapat diusulkan sebagai PSN,” ujarnya.
Bupati menyoroti pentingnya pengembangan infrastruktur seperti percepatan pembangunan Jalan Lintas Bono yang menghubungkan Pelalawan dan Indragiri Hilir, serta proyek Tol Pekanbaru–Rengat yang dinilainya membutuhkan dukungan kebijakan dan investasi komersial.
Dalam bidang pariwisata, Bupati mengusulkan agar sektor ini turut menjadi prioritas, mengingat kontribusi ekonomi yang signifikan. Ia menyampaikan rencana pengembangan Istana Sayap sebagai ikon budaya Melayu Provinsi Riau. Pemerintah Kabupaten Pelalawan, lanjutnya, juga telah menerapkan kebijakan berbahasa Melayu setiap pekan sebagai bentuk pelestarian budaya lokal.
Terkait mitigasi banjir, Bupati mengusulkan pembangunan waduk baru di Pangkalan, Sumatera Barat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS), pembangunan waduk di Kampar Kiri, serta normalisasi sungai melalui pengerukan sedimentasi.
Menutup penyampaiannya, Bupati menyoroti pentingnya penanganan tata kelola kawasan hutan, khususnya di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dan kawasan sekitarnya. Ia berharap ada kolaborasi yang lebih konkret antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menyelesaikan status lahan yang belum jelas.
“Kawasan hutan bukan hanya TNTN, tapi juga kawasan HPT dan HPK yang menyangkut hak masyarakat. Kami berharap proses legalitas ini diselesaikan secara adil dan transparan,” pungkas Bupati. (Red)
